REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres mengatakan, para pemimpin G20 memiliki kekuatan untuk mengatur ulang krisis iklim yang berputar di luar kendali. Dia mendesak membentuk kembali aturan keuangan global yang dinilai sudah ketinggalan zaman dan tidak adil.
“Krisis iklim memburuk secara dramatis tetapi respons kolektifnya kurang dalam hal ambisi, kredibilitas, dan urgensinya,” kata Guterres dalam pidatonya di New Delhi, ibu kota India.
Guterres meminta G20 berkomitmen untuk mempertahankan tujuan 1,5 derajat celcius. Batas itu mengacu pada tujuan Perjanjian Paris 2015 yang membatasi kenaikan suhu rata-rata global hingga jauh di bawah 2 derajat celcius di atas tingkat pra-industri, dan menargetkan 1,5 derajat celcius.
“Saya telah mengajukan Pakta Solidaritas Iklim di mana para penghasil emisi besar melakukan upaya ekstra untuk mengurangi emisi dan negara-negara kaya mendukung negara-negara berkembang untuk mencapai hal ini,” kata Guterres.
Rencana tersebut mendesak negara-negara maju untuk mencapai net-zero sedekat mungkin pada 2040 dan negara-negara berkembang sedekat mungkin pada 2050. Kesepakatan itu juga mengusulkan penghapusan batubara secara bertahap pada 2030 di negara-negara OECD dan pada 2040 di negara-negara lainnya.
“Krisis iklim semakin tidak terkendali. Namun negara-negara G20 mampu mengendalikannya,” kata Guterres.
“Bersama-sama, negara-negara G20 bertanggung jawab atas 80 persen emisi global. Tindakan setengah-setengah tidak akan mencegah kerusakan iklim secara menyeluruh," ujarnya.
Sekjen PBB juga meminta para pemimpin G20 untuk memastikan stimulus setidaknya 500 miliar dolar AS per tahun untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Mekanisme penyelesaian utang yang efektif diperlukan untuk mendukung penangguhan pembayaran, jangka waktu pinjaman yang lebih panjang, dan suku bunga yang lebih rendah dengan persyaratan yang lebih adil bagi negara-negara miskin.
Guterres menyebut arsitektur keuangan global tidak berfungsi dan tidak adil. Aturan itu memerlukan reformasi struktural yang mendalam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika