REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Rabu (13/9/2023), mengatakan Partai Republik ingin memakzulkannya karena mereka ingin menutup pemerintahan. Sebelumnya, Gedung Putih mengecam rencana pemakzulan terhadap presiden.
Biden mengatakan, seorang anggota parlemen sayap kanan dari Partai Republik dan sekutu setia mantan presiden Donald Trump, Perwakilan Marjorie Taylor Greene, ingin memakzulkannya. Biden mengatakan, dia tidak mengetahui atas dasar apa Partai Republik ingin melakukan pemakzulan.
“Saya tidak tahu persis alasannya, tapi mereka hanya tahu bahwa mereka ingin memakzulkan saya. Sepengetahuan saya, mereka ingin memakzulkan saya karena mereka ingin menutup pemerintahan," kata Biden kepada para donatur pada acara penggalangan dana di Virginia.
Biden mengatakan, dia mengabaikan wacana mengenai pemakzulan tersebut. Menurut Biden, banyak pekerjaan dan urusan negara lainnya yang perlu diselesaikan.
“Saya bangun setiap hari, tidak fokus pada pemakzulan. Aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan,” kata Biden.
Sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre menyebut pemakzulan tersebut sebagai aksi politik. Dia mengatakan, tidak ada bukti yang dihasilkan oleh Partai Republik terhadap Biden saat mereka menyelidiki urusan bisnis putranya, Hunter Biden. Penyelidikan ini berpusat pada apakah Biden mendapat manfaat dari urusan bisnis Hunter Biden.
Gedung Putih menuduh Taylor Greene menekan Ketua House of Representatives, Kevin McCarthy, yang merupakan petinggi Partai Republik, untuk memerintahkan penyelidikan pemakzulan. Langkah McCarthy akan memicu terjadinya perpecahan selama berbulan-bulan di the House yang dapat mengalihkan perhatian dari upaya anggota parlemen untuk meloloskan rancangan undang-undang belanja negara dan menghindari penutupan pemerintahan.
Pemakzulan juga dapat meningkatkan persaingan dalam pemilihan presiden 2024. Trump berharap dapat membalas kekalahannya dalam pemilu 2020 dari Biden dan memenangkan kembali pemilu presiden 2024.
“Ini adalah sebuah upaya untuk melakukan hal ini dengan cara yang tidak sah. Ini mengejar presiden secara politis, bukan tentang kebenaran,” kata Jean-Pierre.
Jean-Pierre mengatakan, Partai Republik tidak menemukan bukti bahwa Biden melakukan kesalahan. "Karena presiden tidak melakukan kesalahan apa pun," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
