Jumat 15 Sep 2023 11:14 WIB

Menkeu Israel Ambil Alih Kendali Kekuasaan di Tepi Barat

Menleu Israel Bezalel Smotrich akan mengawasi kehidupan warga sipil di Tepi Barat.

Rep: Dwina Agustin/ Red: Nidia Zuraya
 Pemandangan pemukiman Yahudi Tepi Barat Eli, Selasa, 14 Februari 2023. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengambil alih kekuasaan baru atas wilayah Tepi Barat dalam perjanjian koalisinya denga
Foto: AP Photo/Ariel Schalit
Pemandangan pemukiman Yahudi Tepi Barat Eli, Selasa, 14 Februari 2023. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengambil alih kekuasaan baru atas wilayah Tepi Barat dalam perjanjian koalisinya denga

REPUBLIKA.CO.ID, ASA'EL -- Pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diam-diam memperkuat kendali Israel atas wilayah pendudukan Tepi Barat secara permanen. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengambil alih kekuasaan baru atas wilayah pendudukan dalam perjanjian koalisinya dengan Netanyahu.

Smotrich bergerak cepat untuk menyetujui ribuan rumah permukiman baru, melegalkan permukiman liar, dan mempersulit warga Palestina untuk membangun rumah dan berpindah-pindah. Sebagai menteri pemerintah pertama yang mengawasi kehidupan sipil di Tepi Barat, perannya merupakan pengakuan bahwa pendudukan militer Israel selama 56 tahun tidak bersifat sementara tetapi permanen.

Baca Juga

“Jika Smotrich mempertahankan posisi ini selama empat tahun, kita tidak akan bisa kembali lagi,” kata Ilan Paz yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Administrasi Sipil Israel, sebuah badan militer yang mengawasi urusan sipil di Tepi Barat.

Netanyahu menawarkan konsesi besar kepada anggota parlemen pro-pemukim seperti Smotrich untuk membentuk koalisi pemerintahannya tahun lalu. Tindakan ini diambil untuk kembali berkuasa saat menghadapi persidangan korupsi.

Perjanjian koalisi tersebut menciptakan sebuah badan pemukim Israel baru yang dipimpin oleh Smotrich. Badan tersebut berada di dalam Kementerian Pertahanan untuk mengelola pembangunan Yahudi dan Palestina di 60 persen wilayah Tepi Barat yang dikuasai Israel.

“Ini semacam revolusi, pengalihan kekuasaan dari militer, dengan kewajiban hukumnya untuk mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat yang diduduki, kepada mereka yang hanya berkomitmen untuk kepentingan Israel,” kata pengacara hak asasi manusia Michael Sfard.

Smotrich mengaku sedang berupaya melipatgandakan populasi pemukim, membangun jalan dan lingkungan, serta menghapus perbedaan yang tersisa antara kehidupan warga Israel di Tepi Barat dan di wilayah Israel. Dalam perjalanannya, dia berharap bisa menghancurkan harapan kemerdekaan Palestina.

Sebagai menteri keuangan, Smotrich dapat menyalurkan dana pembayar pajak untuk proyek infrastruktur Tepi Barat. Anggaran Israel pada 2024 merupakan anggaran tertinggi sepanjang masa sebesar 960 juta dolar AS atau seperempat dari seluruh dana Kementerian Perhubungan untuk jaringan jalan raya yang menghubungkan Israel dengan Tepi Barat dengan lebih baik. Para pemukim hanya berjumlah sekitar lima persen dari populasi Israel.

Israel menganggap Tepi Barat sebagai pusat alkitabiah bagi orang-orang Yahudi. Smotrich dan para pendukungnya membayangkan sebuah negara tunggal mulai dari Sungai Yordan hingga Laut Mediterania dengan warga Palestina dapat hidup tenang dengan status kelas dua atau keluar dari sana.

“Kami merasa negara tidak pernah memprioritaskan kami karena tempat tinggal kami. Smotrich mengubah hal itu,” kata juru bicara Smotrich Eitan Fuld.

Para ahli dan pejabat mengatakan, kebijakan Smotrich telah memperburuk penderitaan warga Palestina. Keputusan yang dilahirkan semakin menguatkan para pemukim yang melakukan kekerasan dan menimbulkan kekacauan di dalam institusi militer Israel. Perluasan pemukiman baru-baru ini juga telah memperburuk hubungan pemerintahan Netanyahu dengan Gedung Putih.

“Smotrich mengambil alih Administrasi Sipil, satu-satunya alat yang dimiliki Israel untuk menenangkan keadaan. Tepi Barat akan meledak,” kata mantan komandan militer Tepi Barat Gadi Shamni.

Menurut data PBB, serangan bulanan pemukim telah melonjak lebih dari 30 persen tahun ini, dibandingkan 2022. Pengawas anti-pemukiman Peace Now menyatakan, pemerintah telah menyetujui 13 ribu unit rumah pemukiman dan melegalkan 20 permukiman liar yang dibangun tanpa izin. Jumlah itu menjadi tingkat tertinggi sejak kelompok tersebut mulai melakukan penghitungan pada 2012.

Dengan keberadaan Smotrich, pemerintah Israel terus melakukan pembongkaran bangunan milik warga Palestina yang dibangun tanpa izin. Badan militer yang mengawasi Administrasi Sipil (COGAT) mengakui pada Juli, bahwa menolak lebih dari 95 persen permintaan izin Palestina.

Menurut kelompok hak asasi manusia Israel B’Tselem, penghancuran tahun ini sedikit meningkat dibandingkan tahun lalu, yang merupakan jumlah pengrusakan terbesar setidaknya sejak 2006. Sementara itu, pihak berwenang Israel telah mengurangi upaya untuk mengevakuasi permukiman liar Yahudi.

“Ini adalah pemerintahan terbaik yang pernah kami miliki,” kata Shulamit Ben Yashar dari permukiman liar Asa’el di perbukitan gersang di selatan Hebron.

Permukiman liar yang merupakan tempat tinggal bagi 90 keluarga, termasuk saudara laki-laki Smotrich, Tuvia, menerima persetujuan hukum pada 6 September. Rencana renovasi memuncak di taman bermain Asa’el ketika para ibu menceritakan rencana mereka untuk menukar karavan bobrok dan generator yang rusak dengan beton dan jaringan listrik nasional Israel.

Sedangkan tetangga Palestina mereka menghadapi pengusiran oleh otoritas Israel dan meningkatnya serangan oleh pemukim. Penduduk di daerah pedesaan yang rencananya akan direbut oleh militer Israel mengatakan, Smotrich dan sekutunya telah memeras kehidupan komunitas mereka.

Warga mengatakan, provokasi pemukim dengan merusak mobil warga Palestina dan melukai ternak  mencerminkan rasa impunitas yang ditanamkan oleh pemerintah. “Kami hampir tidak bisa bernapas,” kata Sameer Hammdeh berusia 38 tahun yang dua ekor untanya dibunuh bulan lalu setelah tersandung kabel yang katanya dipasang oleh pemukim. 

sumber : AP

Dapat mengunjungi Baitullah merupakan sebuah kebahagiaan bagi setiap Umat Muslim. Dalam satu tahun terakhir, berapa kali Sobat Republika melaksanakan Umroh?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement