Pada Rabu (13/9/2023), Joe Biden mengatakan bahwa Partai Republik ingin memakzulkannya. “Saya tidak tahu persis alasannya, tapi mereka hanya tahu bahwa mereka ingin memakzulkan saya. Sepengetahuan saya, mereka ingin memakzulkan saya karena mereka ingin menutup (shutdown) pemerintahan,” ucapnya.
Biden mengaku tidak terlalu memberi perhatian pada izu pemakzulannya. “Saya bangun setiap hari, tidak fokus pada pemakzulan. Ada pekerjaan yang harus saya selesaikan,” ujarnya.
Mantan presiden AS Donald Trump juga sempat menghadapi proses pemakzulan. Pada Desember 2019, DPR AS, yang kala itu dikuasai Partai Demokrat, berhasil mengadopsi dua pasal pemakzulan terhadap Trump. Pasal pertama, yakni tentang penyalahgunaan kekuasaan, disetujui 230 anggota dan ditentang 197 lainnya.
Kemudian pasal kedua adalah tentang upaya Trump menghalangi penyelidikan yang dilakukan oleh Kongres AS. Sebanyak 229 anggota mendukung pasal tersebut, sedang 198 lainnya menolak. Soal penyalahgunaan kekuasaan, Trump dituduh menekan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menyelidiki Joe Biden dan putranya, Hunter Biden. Mereka diduga melakukan praktik bisnis korup saat bekerja di perusahaan gas Ukraina, Burisma.
Kala itu Biden tengah maju sebagai kandidat capres AS yang bakal menjadi lawan Trump dalam pilpres AS 2019. Trump disebut ingin menyisihkan Biden sebagai rivalnya dalam pilpres AS. Dengan demikian peluangnya untuk terpilih kembali sebagai presiden terbuka lebar. Guna memuluskan rencananya, Tump menekan Zelensky dengan mengancam akan membekukan dana bantuan militer sebesar 400 juta dolar AS untuk Ukraina. Trump telah berulang kali membantah tuduhan terkait hal tersebut.
Trump akhirnya lolos dari pemakzulan setelah mayoritas Senat AS menyatakan bahwa dia tak bersalah atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
