REPUBLIKA.CO.ID, WARSAWA – Polandia kini diguncang suap yang melibatkan pejabat konsulat mereka di beberapa negara Asia dan Afrika. Mereka mengeluarkan visa bagi para migran agar bisa masuk Eropa dan AS dengan meminta imbalan uang suap.
Bahkan, ada pejabat yang berusaha bunuh diri setelah kasus ini terungkap. Namun upaya bunuh diri tersebut gagal. Laporan media menyebutkan, bagian konsuler Polandia mengeluarkan sekitar 250 ribu visa untuk migran dari Asia dan Afrika sejak 2021.
Imbalannya, mereka memperoleh suap beberapa ribu dolar AS untuk setiap visa. Polandia merupakan anggota Uni Eropa yang masuk dalam zona bebas visa yang dikenal dengan Schengen. Sekali para migran itu berhasil masuk Polandia, mereka dapat menjelalah Eropa dengan bebas.
Disebutkan pula, migran India membayar 25 ribu hingga 40 ribu dolar AS untuk visa. Mereka berharap bisa menggunakan visa tersebut untuk mencapai AS melalui Meksiko. Sejumlah pejabat pemerintah mengakui kasus ini. Oposisi mengkritik isu imigrasi selalu dipakai pemerintah.
Mereka menakut-nakuti warga Polandia atas kehadiran migran ke tanah air mereka. ‘’Namun, ternyata sel korupsi beroperasi di antara korps diplomatik membuka saluran untuk masuknya para imigran menuju Uni Eropa,’’ demikian kritik tersebut, Sabtu (16/9/2023).
Kritik yang sama juga disampaikan ketua senat yang juga politisi oposisi, Tomasz Grodzki. ‘’Ini skandal terbesar abas ke-21. Korupsi terjadi di tingkat tertinggi pemerintahan, membawa ancaman langsung bagi kita semua,’’ katanya, Jumat (15/9/2023) malam waktu setempat.
Korupsi ini, imbuh dia, dilakukan mereka yang mulutnya selama ini menggaungkan frasa soal keamanan dari imigran. Polandia membuka pintu bagi pengungsi Ukraina akibat invasi Rusia pada Februari tahun lalu, terutama yang beragam Kristen dan berkulit putih.
Para pejabat pemerintahan sejak awal dengan jelas memandang Muslim dan orang lain yang beragama dan beretnik berbeda dari mereka merupakan ancaman bagi keamanan serta identitas tradisional Katolik mereka.
‘’Partai pemerintah membahayakan keselamatan jutaan warga Polandia dengan melakukan praktik komersialisasi menjijikkan dengan menjual visa,’’ kata Szymon Holownia, pemimpin oposisi dari kelompok kanan tengah.
Kini Kementerian Hukum Polandia, demikian pula Kementerian Luar Negeri harus segera membenahi kerusakan yang terjadi, menjelang sebulan pemilu parlemen Oktober mendatang. Padahal, selama ini Polandia dikenal sebagai negara antiimigran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika