REPUBLIKA.CO.ID, WARSAWA – Pemerintah Polandia akan memperpanjang embargo terhadap gandum Ukraina. Warsawa mengabaikan keputusan Komisi Eropa yang sehari sebelumnya mengumumkan bahwa larangan impor harus diakhiri.
“Perintah pemerintah untuk memperpanjang embargo gandum Ukraina akan dikeluarkan dan dipublikasikan hari ini,” kata Juru Bicara Pemerintah Polandia Piotr Muller kepada kantor berita negara Polandia, Polska Agencja Prasowa (PAP), Jumat (15/9/2023).
Muller pun mengomentari keputusan Komisi Eropa agar larangan impor gandum Ukraina dicabut. “Kami tidak setuju dengan keputusan Komisi Eropa dan demi kepentingan petani dan konsumen Polandia, kami menerapkan langkah-langkah nasional,” ujarnya.
Menteri Pertahanan Polandia Marcin Przydacz juga menegaskan sikap negaranya atas keputusan Komisi Eropa mengakhiri pembatasan larangan impor dari Ukraina. “Kepentingan petani Polandia adalah yang paling penting bagi kami,” ujarnya lewat akun X (Twitter)-nya, Jumat.
Konflik di Ukraina dan masalah ekspor biji-bijian Ukraina melalui Laut Hitam telah mengakibatkan Uni Eropa menjadi jalur transit utama serta tujuan ekspor komoditas tersebut. Pada Juni lalu, Uni Eropa setuju untuk membatasi impor gandum dari Ukraina ke lima negara anggotanya, yakni Bulgaria, Hongaria, Polandia, Rumania, dan Slovakia.
Tujuan pembatasan impor itu adalah melindungi petani di kelima negara. Sebab mereka menuding impor biji-bijian dari Ukraina sebagai penyebab jatuhnya harga di pasar lokal. Masa berlaku pembatasan impor berakhir pada Jumat lalu. Namun Bulgaria, Hongaria, Polandia, Rumania, dan Slovakia meminta pembatasan diperpanjang.
Isu pembatasan impor gandum dan biji-bijian dari Ukraina sangat sensitif di Polandia. Terlebih lagi negara tersebut akan menggelar pemilu bulan depan. Pemerintahan sayap kanan populis Partai Hukum dan Keadilan saat ini mendapat dukungan kuat di bidang pertanian.
Polandia adalah pemasok utama bantuan militer dan kemanusiaan ke Ukraina. Sekitar 1 juta pengungsi Ukraina pun ditampung di negara tersebut. Masalah impor gandum telah memicu perselisihan diplomatik antara Warsawa dan Kiev.
Pada Selasa (12/9/2023) lalu, Perdana Menteri Ukraina Denys Shmygal mengatakan, Kiev sedang mempertimbangkan tindakan hukum. “Kami tidak berniat merugikan petani Polandia. Namun jika terjadi pelanggaran hukum perdagangan demi kepentingan populisme politik sebelum pemilu, Ukraina akan terpaksa beralih ke arbitrase WTO untuk mendapatkan kompensasi atas pelanggaran norma GATT,” dia katanya di media sosial, mengacu pada General Agreement on Tariffs and Trade.
Ikuti Whatsapp Channel Republika