Selasa 19 Sep 2023 16:20 WIB

Bertemu Wasekjen PBB, Menlu Retno Bahas Bantuan Kemanusiaan untuk Myanmar

para pemimpin ASEAN memahami peliknya situasi terkait isu Myanmar.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nidia Zuraya
 Retno Lestari Priansari Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di markas besar PBB, Minggu, 18 September 2022.
Foto: AP/Craig Ruttle/Pool FR61802 AP
Retno Lestari Priansari Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di markas besar PBB, Minggu, 18 September 2022.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan Martin Griffiths di sela-sela penyelenggaraan Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS), Senin (18/9/2023). Bantuan kemanusiaan untuk Myanmar menjadi isu yang mereka bahas.

“Khusus dengan Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan Martin Griffiths, kita membahas upaya sinergi bantuan kemanusiaan untuk Myanmar. Jadi, bagaimana kita menyinergikan bantuan dari PBB dan ASEAN sehingga dampaknya dapat lebih dirasakan oleh rakyat Myanmar,” kata Retno dalam keterangan pers, Selasa (19/9/2023).

Baca Juga

Kepada Griffiths, Retno menyampaikan, saat ini Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan ASEAN atau AHA Centre sudah dapat masuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Sagaing dan Magwai. “Dua daerah itu yang sangat terdampak konflik (di Myanmar),” ujarnya.

Dalam KTT ASEAN ke-43 yang digelar di Jakarta pada 5-7 September 2023 lalu, para pemimpin ASEAN mengakui tidak ada kemajuan dalam penanganan isu Myanmar. “Para pemimpin meninjau implementasi Lima Poin Konsensus sesuai mandat KTT ASEAN ke-40 dan ke-41. Kesimpulannya, tidak ada kemajuan yang signifikan dalam implementasi Lima Poin Konsensus,” kata Menlu Retno kepada awak media di JCC, Senayan, Jakarta, 5 September 2023 lalu.

Menurut Retno, para pemimpin ASEAN memahami peliknya situasi terkait isu Myanmar. Kendati demikian, mereka tetap mengapresiasi Indonesia selaku ketua ASEAN tahun ini dalam mengupayakan penyelesaian krisis Myanmar. 

“Bapak Presiden (Jokowi) menyampaikan tadi bahawa dalam sembilan bulan (keketuaan ASEAN), Indonesia telah melakukan 145 engagement. Ini adalah engagement paling banyak dan paling intensif yang pernah dilakukan oleh ASEAN,” ungkap Retno.

Dia menjelaskan, setelah melakukan diskusi di sesi Retreat, para pemimpin ASEAN memutuskan, Lima Poin Konsensus tetap menjadi rujukan utama dalam penanganan isu Myanmar. Para pemimpin ASEAN juga sepakat untuk membentuk troika yang terdiri dari ketua ASEAN saat ini, sebelumnya, dan yang akan datang. “Keterwakilan non-politis Myanmar dipertahankan,” kata Retno. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement