REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Shutdown pemerintah AS yang membayangi administrasi Biden saat ini, didukung oleh beberapa anggota Partai Republik garis keras, termasuk Donald Trump. Namun upaya Shutdown ini ternyata dapat memperlambat salah satu prioritas mereka yang lain, yaitu penyelidikan pemakzulan yang baru-baru ini diluncurkan dan dialamatkan ke Presiden Joe Biden dan Partai Demokrat.
Ketua DPR AS dari Partai Republik Kevin McCarthy meluncurkan penyelidikan tersebut pada 12 September ini. Sebuah eskalasi setelah berbulan-bulan penyelidikan terhadap putra Biden, Hunter Biden, dengan sidang pertama yang dijadwalkan pada 28 September - hanya dua hari sebelum batas waktu penutupan.
Sebagian besar staf kongres diperkirakan akan tetap bekerja jika pemerintahan Shutdown sebagian setelah 30 September, ketika dana operasional akhirnya habis. Hal ini dikarenakan hanya Kongres yang memiliki wewenang untuk meloloskan legislasi untuk mendanai dan membuka kembali pemerintahan.
Namun Gedung Putih bermain dengan aturan yang berbeda dan kemungkinan akan memulangkan sebanyak mungkin karyawannya dalam upaya untuk meningkatkan tekanan pada Kongres untuk bertindak. Itu bisa termasuk staf yang akan menanggapi permintaan informasi, kata para anggota parlemen.
Ini adalah kemungkinan yang telah diperingatkan oleh McCarthy pada bulan Agustus, ketika ia masih mencoba membujuk kaukusnya untuk tidak melanjutkan penyelidikan pemakzulan.
"Jika kita menutup pemerintahan, maka seluruh pemerintahan akan ditutup, penyelidikan dan yang lainnya," ujar McCarthy dalam sebuah wawancara dengan Fox News.
Gedung Putih tidak menanggapi permintaan komentar. Pada penutupan tahun 2018-2019, Gedung Putih merumahkan 1.100 dari 1.800 staf di Kantor Eksekutif Presiden.
Penyelidikan pemakzulan difokuskan pada urusan bisnis luar negeri putra Biden, Hunter Biden. Anggota DPR dari Partai Republik menuduh bahwa Biden yang lebih tua mengambil keuntungan dari pekerjaan putranya, namun tidak ada bukti mengenai hal itu.
Gedung Putih mengatakan bahwa Presiden Biden tidak melakukan kesalahan apa pun dan bahwa Partai Republik tidak memiliki dasar untuk melakukan penyelidikan pemakzulan tersebut.
Anggota DPR dari Partai Republik mengatakan bahwa mereka berencana untuk mencari catatan pribadi dan bisnis Hunter Biden dan James Biden, saudara laki-laki presiden, serta meminta kesaksian dari beberapa pejabat.
"Apakah pemerintah akan ditutup atau tidak, kami akan terus melakukan pekerjaan kami, baik secara individu maupun sebagai komite secara keseluruhan," kata Troy Nehls, seorang anggota Partai Republik di Komite Kehakiman DPR, salah satu dari tiga panel yang menjadi pusat penyelidikan.
Beberapa anggota parlemen dari Partai Republik mengatakan bahwa mereka pikir penutupan dapat memperlambat penyelidikan. "Tidak diragukan lagi bahwa pemerintah tidak akan menjawab pertanyaan apa pun dan menggunakan shutdown sebagai alasan untuk mengatakan bahwa mereka memulangkan orang-orang yang akan menjawab," kata Darrell Issa, anggota komite Kehakiman DPR dan mantan ketua panel Pengawasan.
"Jadi, bisakah kita mengajukan pertanyaan? Ya. Apakah mereka akan memberikan saksi yang dapat mereka kendalikan, atau jawaban? Mungkin tidak."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
