REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW – Pemerintah Rusia telah memasukkan nama Presiden Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Hofmanski Piotr Jozef ke daftar pencarian orang. Pada Maret lalu, ICC diketahui menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin terkait perang Rusia di Ukraina.
“Hofmanski Piotr Jozef, warga Polandia, dicari berdasarkan pasal KUHP Federasi Rusia,” lapor kantor berita Rusia, mengutip Kementerian Dalam Negeri, Senin (25/9/2023).
Pada 17 Maret 2023 lalu, ICC mengumumkan bahwa mereka telah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Dia dituduh melakukan kejahatan perang karena diduga terlibat dalam penculikan anak-anak di Ukraina. “(Putin) diduga bertanggung jawab atas kejahatan perang berupa deportasi penduduk (anak-anak) yang tidak sah dan pemindahan penduduk (anak-anak) yang tidak sah dari wilayah pendudukan Ukraina ke Federasi Rusia,” kata ICC dalam sebuah pernyataan.
ICC juga menerbitkan surat penangkapan untuk Komisaris Hak Anak di Kantor Kepresidenan Rusia Alekseyevna Lvova-Belova. Dia dituduh melakukan kejahatan serupa seperti Putin. ICC mengatakan bahwa majelis pra-sidangnya menemukan ada alasan logis untuk percaya bahwa setiap tersangka memikul tanggung jawab atas kejahatan perang berupa deportasi penduduk dan pemindahan penduduk yang tidak sah dari wilayah pendudukan Ukraina ke Federasi Rusia, dengan prasangka anak-anak Ukraina.
ICC mengatakan bahwa majelis pra-sidangnya menemukan ada alasan logis untuk percaya bahwa setiap tersangka memikul tanggung jawab atas kejahatan perang berupa deportasi penduduk dan pemindahan penduduk yang tidak sah dari wilayah pendudukan Ukraina ke Federasi Rusia, dengan prasangka anak-anak Ukraina.
Penerbitan surat perintah penangkapan terhadap Putin oleh ICC segera dihujat oleh Rusia. Moskow menyatakan, surat itu tak memiliki arti bagi mereka, termasuk dari sudut pandang hukum. “ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin. Tidak perlu menjelaskan di mana kertas ini harus digunakan,” tulis Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev di akun X (Twitter) resminya seraya menempelkan emotikon tisu toilet, sesaat setelah penerbitan surat perintah penangkapan terhadap Putin diumumkan pada 17 Maret 2023 lalu.
Sementara itu Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengingatkan bahwa Moskow bukan pihak dalam Statua Roma yang menjadi dasar pembentukan ICC. Oleh karena itu, Rusia tidak memiliki kewajiban di bawahnya. “Keputusan ICC tidak ada artinya bagi negara kami, termasuk dari sudut pandang hukum,” kata Zakharova lewat saluran Telegram-nya.
Rusia sebenarnya menandatangani Statuta Roma pada tahun 2000. Namun ia tidak pernah meratifikasinya untuk menjadi anggota ICC. Moskow akhirnya menarik tanda tangannya pada 2016. Kala itu Rusia berada di bawah tekanan internasional atas perampasan dan aneksasi Krimea secara sepihak dari Ukraina pada 2014, serta kampanye serangan udara di Suriah untuk mendukung perang Presiden Bashar al-Assad melawan kelompok oposisi bersenjata.
Ikuti Whatsapp Channel Republika