REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Mesir akan mengadakan pemilihan presiden selama tiga hari pada Desember. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sissi kemungkinan besar akan tetap berkuasa hingga 2030.
Ketua Otoritas Pemilu Nasional Waleed Hamza mengatakan, pemungutan suara akan berlangsung pada 10-12 Desember dan putaran kedua pada 8-10 Januari jika tidak ada kandidat yang memperoleh lebih dari 50 persen suara. Ekspatriat Mesir akan memberikan suaranya pada 1-3 Desember dan putaran kedua pada 5-7 Januari.
Sejumlah politikus telah mengumumkan pencalonan untuk menduduki jabatan tertinggi di negara tersebut. Namun, tidak ada yang memberikan tantangan serius bagi el-Sissi yang telah berkuasa sejak 2014 dan telah menghadapi kritik dari negara-negara Barat atas catatan hak asasi manusia di negaranya.
Meski El-Sissi belum mengumumkan pencalonannya, dia kemungkinan akan kembali maju dan memenangkan pemilihan umum dengan mudah. El-Sissi pertama kali terpilih pada 2014 dan terpilih kembali pada 2018 untuk masa jabatan empat tahun kedua. Amendemen konstitusi yang disahkan melalui referendum pada 2019 menambah dua tahun masa jabatan keduanya dan memungkinkannya mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga selama enam tahun.
Mantan menteri pertahanan itu memimpin penggulingan militer terhadap pemerintah yang terpilih namun memecah belah pada 2013 di tengah protes jalanan terhadap satu tahun pemerintahannya. Sejak itu, pihak berwenang telah melancarkan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat.
Ribuan pengkritik pemerintah telah dibungkam atau dipenjara. Sebagian besar dari kelompok Islam dan banyak aktivis sekuler terkemuka, termasuk mereka yang berada di belakang pemberontakan 2011 yang menggulingkan otokrat lama Hosni Mubarak pun menjadi sasaran.
Pada pemilu 2018, el-Sissi hanya berhadapan dengan seorang politisi kurang dikenal yang bergabung dalam pemilu pada menit-menit terakhir. Saat itu hanya ada satu kandidat yang terpilih setelah beberapa kandidat dipaksa mundur atau ditangkap.
Di antara calon presiden pada pemilu Desember adalahmantan anggota parlemen Ahmed Altantawy yang telah berulang kali mengeluhkan tekanan yang dilakukan badan keamanan terhadap staf kampanyenya. Dia juga mengklaim bahwa pihak berwenang telah memata-matainya melalui teknologi mutakhir.
Pihak lain yang mengumumkan pencalonan termasuk Abdel-Sanad Yamama yang merupakan ketua partai Wafd, salah satu partai tertua di Mesir. Kemudian ketua partai liberal Dostour or Constitution Gameela Ismail dan ketua Egyptian Social Democratic Party Farid Zahran.
Dewan pengawas sebuah forum yang diumumkan oleh el-Sissi tahun lalu untuk membantu memetakan peta jalan Mesir melalui rekomendasi Dialog Nasional menyerukan reformasi. Desakan ini untuk memastikan pemilihan presiden yang multikandidat dan kompetitif.
Dalam pernyataannya pekan lalu, para pengawas menuntut agar seluruh kandidat dan partai oposisi diperbolehkan berinteraksi langsung dengan publik. “Lembaga dan lembaga negara wajib menjaga jarak yang sama terhadap semua calon presiden untuk menjaga hak hukum dan konstitusional mereka serta kesempatan yang sama bagi mereka semua,” kata para pengawas tersebut.
Dewan Pengawas juga meminta pemerintah untuk mempercepat pembebasan para pengkritik yang ditahan praperadilan dan mengubah undang-undang terkait. Menurut mereka, penetapkan semacam hukuman pidana tanpa putusan pengadilan perlu dibatalkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika