REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Larangan penyediaan plastik sekali pakai mulai berlaku di Inggris pada Ahad (1/10/2023). Dunia usaha di Inggris tidak bisa lagi menjual peralatan makan, piring, dan nampan plastik sekali pakai.
Namun, larangan tersebut tidak mencakup wadah dan nampan plastik yang digunakan untuk makanan dibawa pulang atau makanan kemasan di toko. Menurut laporan BBC, aturan baru ini pertama kali diumumkan pada Januari dan merupakan bagian dari tujuan yang lebih luas untuk menghilangkan sampah plastik yang dapat dihindari pada 2042.
Pemerintah pada Mei, kemudian menetapkan penjual yang terus memasok plastik sekali pakai dilarang setelah batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan denda.
Pemerintah mengatakan langkah ini akan mengatasi momok sampah dan melindungi lingkungan dari polusi plastik. Namun, dewan kota telah memperingatkan bahwa beberapa perusahaan belum siap menghadapi perubahan tersebut.
Berdasarkan data pemerintah, sekitar 1,1 miliar piring sekali pakai dan lebih dari empat miliar peralatan makan plastik digunakan di Inggris setiap tahun. Sedangkan, menurut angka dari Statista yang dirilis pada Agustus, diperkirakan rumah tangga di Inggris membuang 100 miliar lembar kemasan plastik setiap tahunnya.
Menteri Lingkungan Hidup Inggris Rebecca Pow mengatakan, pemerintah telah menerapkan larangan populer di dunia terhadap sedotan, pengaduk, dan cotton bud. Inggris juga menerapkan tarif untuk tas pembawa dan pajak industri atas impor kemasan plastik dalam jumlah besar.
Pow menyatakan, larangan terbaru ini akan melindungi lingkungan dan membantu mengurangi sampah. Inggris dapat menghentikan polusi plastik yang mengotori jalan-jalan dan mengancam satwa liar.
Tahun lalu, larangan serupa diterapkan di Skotlandia, yang menjadi wilayah Inggris pertama yang menerapkannya. Piring plastik sekali pakai, peralatan makan, sedotan, batang balon, dan cotton bud juga dilarang di Uni Eropa pada 2021.
"Ini adalah kebijakan yang berharga untuk mengurangi limbah tetapi masih banyak yang harus dilakukan," ujar juru bicara lingkungan LGA Darren Rodwell.
Beberapa aktivis lingkungan mengkritik pemerintah Inggris karena tidak menerapkan pembatasan yang lebih luas terhadap produk plastik. "Mengundang larangan penggunaan pada beberapa barang plastik sekali pakai setiap beberapa tahun... [tidak] sama sekali tidak memadai untuk mengatasi skala permasalahan yang ada," kata juru kampanye plastik untuk Greenpeace Inggris Anna Diski.
“Daripada melakukan pendekatan sedikit demi sedikit, pemerintah perlu mengatasi masalah ini dari sumbernya dan menerapkan strategi serius untuk mengurangi jumlah produksi plastik," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
