REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) akan meringankan sejumlah sanksi minyak dan gas terhadap Venezuela setelah pemerintah dan oposisi di negara Amerika Selatan itu sepakat untuk mengadakan pemilu tahun depan.
Menanggapi 'perkembangan demokratis', tersebut, Departemen Keuangan AS telah mengeluarkan Lisensi Umum yang mengesahkan transaksi yang melibatkan sektor minyak dan gas serta sektor emas Venezuela. "Selain itu, AS juga mencabut larangan perdagangan sekunder surat utang," kata Wakil Menteri Luar Negeri Venezuela, Brian Nelson Rabu (18/10/2023) seperti dialnsir kantor berita AFP.
Namun Departemen Keuangan AS mengatakan bahwa izin tersebut dapat diubah atau dicabut kapan saja jika kesepakatan pemilu gagal. “Mari kita membalik halaman ini, mari kita membangun kembali hubungan saling menghormati, kerja sama... ini adalah pesan saya kepada mereka yang berkuasa, dan kepada pemerintah Amerika Serikat,” kata Presiden Venezuela Nicolas Maduro, seraya menyerukan penghentian sanksi yang pasti.
Untuk menegakkan perjanjian tersebut, Amerika Serikat memperingatkan Venezuela bahwa mereka harus menentukan batas waktu dan proses spesifik untuk mempercepat penerimaan kembali semua kandidat pada akhir November.
“Semua yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden harus diberi kesempatan,” kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam sebuah pernyataan.
Kesepakatan antara Washington dan Caracas terjadi hanya sehari setelah pemerintah Venezuela dan oposisi mencapai kesepakatan di Barbados – yang dimediasi oleh Norwegia – untuk mengadakan pemilu pada akhir tahun 2024.
Namun perjanjian itu memungkinkan pengecualian terhadap kandidat tertentu berdasarkan undang-undang Venezuela, termasuk kandidat terdepan dari oposisi, Maria Corina Machado.
Namun para pejabat AS yang tidak mau disebutkan namanya pada Rabu malam mengatakan mereka yakin Caracas berencana mengizinkan kandidat tersebut untuk berpartisipasi. Blinken mengatakan kegagalan untuk mematuhi ketentuan perjanjian ini akan menyebabkan Amerika Serikat membatalkan langkah yang telah diambil.
Pada hari yang sama, lima tokoh oposisi yang dipenjara dibebaskan, menurut postingan akun media sosial Gerardo Blyde, yang mewakili oposisi dalam pembicaraan dengan pemerintah. Di antara mereka yang dibebaskan adalah jurnalis Roland Carreno dan mantan anggota parlemen Juan Requesens, yang dipenjara pada tahun 2018 setelah insiden penyerangan terhadap Maduro.
Sementara itu pada hari yang sama, sebuah penerbangan sewaan dari Texas tiba di Bandara Internasional Simon Bolivar di Caracas. Pesawat tersebut membawa sekitar 130 migran Venezuela menyusul kesepakatan awal bulan ini antara AS dan Venezuela.
Kesepakatan itu mengatur 'repatriasi yang tertib, aman dan sah' bagi para migran Venezuela yang tidak berdokumen, yang hingga saat ini telah dideportasi dalam jumlah kecil melalui penerbangan komersial, bercampur dengan penumpang reguler.
Pelonggaran sanksi berarti pemerintah AS memberikan otorisasi ulang terhadap pembelian minyak dan gas Venezuela untuk jangka waktu enam bulan. Kontrak ini dapat diperpanjang hanya jika Venezuela memenuhi komitmennya dalam menggelar pemilu serta komitmen lainnya dengan menghormati mereka yang ditahan secara tidak sah.
Mengenai sektor emas, tidak ada batasan waktu yang ditentukan, dan Departemen Keuangan AS menyatakan pihaknya berupaya mengurangi perdagangan di pasar gelap.
Washington juga mengizinkan perdagangan baru surat utang Venezuela di pasar sekunder, meskipun larangan terhadap pasar primer – yaitu surat utang yang baru diterbitkan oleh pemerintah Venezuela – masih berlaku.
Pelonggaran sanksi terhadap minyak Venezuela telah ditunggu-tunggu oleh pasar, sehingga menyebabkan penurunan harga per barel meskipun terjadi perang antara Israel dan Hamas dan risiko eskalasi di Timur Tengah.
Tanggal pasti pemilihan umum akan ditentukan oleh Dewan Pemilihan Umum Nasional negara tersebut, sesuai dengan teks kesepakatan.
Kedua belah pihak telah merangkum pembicaraan yang berupaya mengakhiri krisis politik dan ekonomi di negara tersebut, setelah terhenti selama hampir setahun.
Pihak oposisi, yang didukung oleh beberapa negara termasuk Amerika Serikat, tidak mengakui terpilihnya kembali Maduro pada tahun 2018 dalam pemungutan suara yang secara luas dianggap curang.
Tahun berikutnya, Washington meningkatkan sanksi terhadap Caracas yang pertama kali dijatuhkan pada tahun 2015 atas penindasan brutal terhadap aksi protes anti-pemerintah.
Namun krisis energi yang dipicu oleh perang Rusia terhadap Ukraina memicu upaya baru global untuk menyelesaikan krisis di Venezuela, yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia.
Tahun lalu, delegasi AS pergi ke Caracas untuk bertemu Maduro, meskipun Washington tidak mengakuinya sebagai pemimpin yang sah. Setelah pembicaraan awal antara pemerintah dan oposisi, Washington memberikan izin enam bulan kepada raksasa energi AS, Chevron, untuk tetap beroperasi di Venezuela.
Ikuti Whatsapp Channel Republika