REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Hakim Pengadilan New York yang memimpin persidangan penipuan perdata Donald Trump mendenda mantan presiden AS itu sebesar 5.000 dolar AS atau setara Rp 79,365 juta (kurs Rp 15.873 per dolar AS) pada hari Jumat(20/10/2023). Trump dijatuhi hukuman denda karena tidak mematuhi perintah pembungkaman parsial.
Hakim Arthur Engoron memerintahkan Trump yang berusia 77 tahun untuk membayar denda dalam waktu 10 hari ke depan ke Dana Pengacara New York untuk Perlindungan Klien. “Jangan salah, pelanggaran di masa depan, baik disengaja atau tidak, akan membuat pelanggarnya dikenakan sanksi yang jauh lebih berat,” kata Engoron dalam pengajuan pengadilan.
"(Ini) mungkin termasuk, namun tidak terbatas pada, hukuman finansial yang lebih berat, menganggap Donald Trump melakukan penghinaan terhadap pengadilan, dan mungkin memenjarakannya sesuai dengan Hukum Peradilan New York," tambah hakim.
Engoron memberikan perintah pembungkaman terbatas pada mantan presiden tersebut pada tanggal 3 Oktober setelah dia menghina panitera utama hakim dalam sebuah postingan media sosial di platform Truth Social miliknya.
Postingan yang menyinggung tersebut telah dihapus dari Truth Social pada hari yang sama. Namun hakim mengeluh dalam pengajuannya pada hari Jumat bahwa postingan tersebut tetap berada di situs kampanye Trump 2024 selama 17 hari, hingga pengadilan meminta pada hari Kamis agar postingan tersebut dihapus.
Engoron mengatakan pengacara Trump mengatakan kepadanya bahwa pelanggaran perintah pembungkaman itu tidak disengaja. “Memberikan keraguan kepada terdakwa, dia tetap melanggar perintah pembungkaman,” kata hakim.
Pada tanggal 3 Oktober, ketika Trump duduk di meja pembela, Engoron mengatakan bahwa dia mengeluarkan sebagian perintah pembungkaman "untuk melarang semua pihak memposting, mengirim email, atau berbicara secara terbuka tentang salah satu staf saya."
Trump, kandidat terdepan dalam nominasi presiden Partai Republik pada tahun 2024, dan dua putra tertuanya dituduh dalam kasus New York menggelembungkan nilai aset real estat Trump Organization untuk menerima pinjaman bank dan persyaratan asuransi yang lebih menguntungkan.
Trump secara pribadi telah menyerang hakim tersebut dalam beberapa kesempatan, menyebutnya sebagai "hakim yang membenci Trump". Namun Engoron, dalam perintah pembungkaman lisannya, hanya memerintahkan penghentian serangan terhadap staf pengadilannya.
Pada hari Senin, hakim federal yang akan memimpin persidangan Trump karena berkonspirasi untuk membatalkan pemilihan presiden tahun 2020 juga menjatuhkan perintah pembungkaman sebagian pada mantan presiden tersebut.
Hakim Distrik AS Tanya Chutkan memerintahkan Trump untuk tidak menyerang jaksa, staf pengadilan, atau calon saksi di depan umum menjelang persidangan yang dijadwalkan dimulai di Washington pada Maret 2024.
Pada hari Jumat, Chutkan untuk sementara waktu mencabut perintah bungkamnya, sehingga memberikan waktu bagi tim hukum Trump untuk membuktikan mengapa komentar mantan presiden tersebut tidak boleh dibatasi saat kasusnya sedang menuju ke pengadilan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika