REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengakui dampak emosional perang antara Israel dan Hamas yang menimpa para diplomat AS. Kondisi ini terjadi di tengah laporan media mengenai perbedaan pendapat internal mengenai cara Washington menangani konflik tersebut.
Blinken mengirim surat kepada seluruh pegawai Departemen Luar Negeri pada Kamis (19/10/2023) malam, mencatat keadaan “menantang” yang mempengaruhi korps diplomatik AS. Beberapa di antaranya merasakan “gejolak ketakutan dan kefanatikan” yang ditimbulkan oleh konflik tersebut.
Para pemimpin AS termasuk Presiden Joe Biden dan Blinken telah menjanjikan dukungan yang teguh kepada Israel, dan secara terbuka mendukung pembalasan negara tersebut atas serangan mendadak Hamas dari Jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober, yang mencakup kampanye pemboman tanpa henti di daerah kantong yang padat penduduk tersebut.
Setidaknya satu pejabat Departemen Luar Negeri AS telah mengundurkan diri karena pendekatan pemerintahan Biden terhadap konflik tersebut. Pejabat tersebut, Josh Paul, mengatakan di LinkedIn bahwa dia meninggalkan "ketidaksepakatan kebijakan mengenai bantuan mematikan kami yang berkelanjutan kepada Israel."
"Surat Blinken bukanlah tanggapan terhadap laporan frustrasi di internal departemen yang dipimpinya," kata sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Dalam suratnya, Blinken menggambarkan perjalanannya baru-baru ini ke Timur Tengah, yang membuatnya berpindah-pindah antara Israel dan beberapa negara Arab, dan mengunjungi beberapa negara tersebut beberapa kali. “Saya tahu, bagi Anda semua, saat ini merupakan masa yang penuh tantangan secara profesional maupun secara pribadi,” tulisnya dalam surat yang diperoleh AFP.
Amerika Serikat, kata Blinken, berduka atas hilangnya setiap nyawa tak berdosa dalam konflik ini. "Itulah sebabnya Presiden Biden telah menjelaskan... bahwa meskipun kami sepenuhnya mendukung hak Israel untuk membela diri, namun cara mereka melakukan hal itu penting," tambahnya, merujuk pada perlunya menghormati "aturan hukum dan standar kemanusiaan internasional."
“Mari kita juga memastikan untuk mempertahankan dan memperluas ruang perdebatan dan perbedaan pendapat yang membuat kebijakan dan institusi kita menjadi lebih baik,” tulis Blinken.
“Kita menghadapi masa sulit di masa depan. Risiko kekacauan dan perselisihan yang lebih besar adalah nyata.”
Surat kabar Huffington Post dalam laporannya pekan ini mengklaim bahwa pegawai Departemen Luar Negeri tidak senang dengan kebijakan AS terhadap konflik tersebut, dan salah satu pegawainya mengatakan kepada media tersebut bahwa ada "pemberontakan" yang sedang dilakukan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
