REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSEL -- Sebanyak 842 anggota staf lembaga-lembaga Uni Eropa telah menulis surat yang berisi kecaman dan kemarahan atas sikap Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen terhadap perang Israel-Hamas. Surat yang telah dilihat oleh The Irish Times itu menuduh von der Leyen memberikan kebebasan untuk mempercepat dan melegitimasi kejahatan perang di Jalur Gaza.
Ratusan staf lembaga-lembaga Uni Eropa itu mengutuk keras reaksi tidak proporsional yang dilakukan pemerintah Israel terhadap 2,3 juta warga sipil Palestina yang terjebak di Jalur Gaza. Ratusan staf itu hampir tidak mengakui nilai-nilai Uni Eropa yang tidak peduli terhadap pembantaian warga sipil yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.
"Uni Eropa kehilangan kredibilitas dan posisi sebagai perantara yang adil, setara dan humanis, dan merusak hubungan internasionalnya serta membahayakan keselamatan staf Uni Eropa," ujar isi surat itu.
Dalam surat itu, ratusan staf lembaga Uni Eropa menyoroti standar ganda yang ditunjukkan para pemimpin negara Eropa, termasuk von der Leyen dalam menanggapi invasi Rusia di Ukraina dan perang Israel-Hamas di Gaza.
Para pemimpin Uni Eropa menganggap blokade air dan bahan bakar yang dilakukan Rusia terhadap rakyat Ukraina sebagai tindakan teror. Sementara tindakan serupa yang dilakukan Israel terhadap rakyat Gaza diabaikan sama sekali.
“Kita tidak bisa tinggal diam sebagai pengamat ketika lembaga yang Anda wakili sebagai presiden tidak mampu menghentikan tragedi yang terjadi di Palestina selama beberapa dekade dengan impunitas penuh, namun juga melalui tindakan atau posisi yang tidak menguntungkan baru-baru ini tampaknya memberikan keleluasaan dalam percepatan dan legitimasi kejahatan perang di Jalur Gaza,” ujar isi surat itu.
Surat tersebut diedarkan secara internal di kalangan staf Komisi Eropa dan lembaga-lembaga lainnya. Para pendukung Palestina diundang untuk menandatangani surat tersebut di halaman online yang mencapai 842 tanda tangan sebelum ditutup.
Pesan-pesan yang ditinggalkan oleh staf Uni Eropa mencerminkan kemarahan dan kekecewaan yang mendalam. Termasuk di antara staf diplomatik dan spesialis luar negeri Uni Eropa yang sudah lama bertugas.
“Sebagai diplomat Uni Eropa saya merasa malu dengan sikap yang diambil lembaga tersebut dalam komunikasi eksternal sejak awal krisis,” ujar seorang sumber yang berbicara dengan syarat anonim.
“Kami mengamati kematian diplomasi yang terjadi di depan mata kami dan kami tidak melihat ekspresi atau tindakan apa pun yang berakar pada nilai-nilai yang mendasari Uni Eropa," kata sumber tersebut.
Sementara sumber lainnya yang ikut menandatangani surat itu mengatakan, Uni Eropa telah menghancurkan semua kerja baik yang telah dilakukan dalam beberapa dekade terakhir dengan pemerintah dan rakyat Palestina. “Sebagai orang Eropa, saya tidak ingin ada kejahatan perang yang didukung atas nama saya,” ujar salah satu penandatangan tersebut.
"Saya terkejut Presiden von der Leyen menyatakan dukungan Komisi terhadap pemerintah Israel, terlepas dari bagaimana Israel memilih untuk menanggapi serangan Hamas, meskipun negara-negara anggota tidak mendapat mandat untuk melakukan hal tersebut," ujar salag satu penandatangan surat itu.
Sementara itu, sumber lainnya mempertanyakan kebijaksanaan Uni Eropa yang menyatakan dukungan kuat kepada pemerintah Israel saat ini. Sumber itu mengatakan, sangat penting bagi Uni Eropa untuk menggunakan pengaruhnya sebagai aktor global dalam memberikan tekanan pada Israel agar mengambil langkah pertama menuju penyelesaian damai atas konflik yang telah berlangsung lama ini
Seorang juru bicara Komisi Eropa mengatakan, dia mengetahui surat tersebut. Dia menambahkan, Komisi Eropa selalu siap untuk berhubungan dengan anggota staf dan warga negara, untuk mendengarkan pandangan mereka dan menjelaskan posisinya.
Juru bicara tersebut juga mengatakan, setelah kunjungan ke Israel, von der Leyen juga mengatakan pentingnya memenuhi kebutuhan kemanusiaan warga Palestina. Von der Leyen mengatakan, Israel mempunyai hak untuk membela diri sesuai dengan hukum internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika