REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah Cina telah memecat Menteri Pertahanan Jenderal Li Shangfu. Dia sudah hampir dua bulan tidak terlihat di depan umum sebelum media pemerintah melaporkan pelengserannya pada Selasa (24/10/2023).
Namun, belum diketahui sosok pengganti Li. Menteri pertahanan itu adalah pejabat senior Cina kedua yang hilang dari publik pada tahun ini. Sebelum Li, mantan menteri luar negeri Qin Gang lebih dulu dicopot dari jabatannya pada Juli tanpa penjelasan apa pun.
Pengumuman dari stasiun televisi negara CCTV mengatakan, bahwa Li dan Qin telah dicopot dari Dewan Negara, Kabinet Cina, dan pusat kekuasaan pemerintah. Hal ini berarti akhir karier politik mereka, meskipun masih belum jelas apakah mereka akan menghadapi tuntutan atau sanksi hukum lainnya.
CCTV juga mengumumkan penunjukan anggota kabinet baru. Lan Fo’an dipercaya sebagai menteri keuangan dan Yin He’jun sebagai menteri sains dan teknologi.
Li yang menjadi menteri pertahanan saat perombakan Kabinet pada Maret tidak terlihat di depan publik sejak memberikan pidato pada 29 Agustus. Tidak ada indikasi bahwa hilangnya Qin dan Li menandakan perubahan dalam kebijakan luar negeri atau pertahanan Cina, meskipun hal tersebut telah menimbulkan pertanyaan tentang ketahanan lingkaran kekuasaan Presiden Cina sekaligus pemimpin Partai Komunis Xi Jinping.
Sistem politik dan hukum Cina masih sangat tidak jelas, sehingga memicu diskusi yang ramai mengenai kemungkinan atas menghilangnya mereka dari publik yang berujung dengan pemecatan. Banyak yang menduga hal itu berasal dari korupsi, kelemahan pribadi, atau perselisihan dengan tokoh-tokoh berpengaruh lainnya yang berujung pada jatuhnya pejabat-pejabat tinggi.
Xi mempunyai reputasi sebagai orang yang menghargai kesetiaan di atas segalanya dan tanpa henti menyerang korupsi di sektor publik dan swasta. Tindakan itu terkadang dianggap sebagai metode untuk menghilangkan saingan politik dan memperkuat posisi politiknya di tengah memburuknya perekonomian dan meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat (AS) terkait perdagangan, teknologi, dan Taiwan.
Li berada di bawah sanksi AS terkait pengawasannya atas pembelian senjata dari Rusia yang melarangnya memasuki negara tersebut. Sejak saat itu, Cina telah memutus kontak dengan militer AS, terutama sebagai bentuk protes atas penjualan senjata AS ke Taiwan.
Namun, Beijing secara tegas menyiratkan bahwa Washington harus mencabut tindakan terhadap Li, tetapi Negeri Tirai Bambu itu tidak mau mengakuinya secara terbuka.
Selain menangani apa yang tampak sebagai masalah politik dalam negeri, partai yang berkuasa juga sedang berjuang untuk menghidupkan kembali perekonomian yang telah terkena dampak parah dari kebijakan “zero-Covid". Cina juga berurusan dengan populasi yang menua hingga tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
