REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA --- Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa kelompok pejuang militan Hamas bukanlah organisasi teror, melainkan kelompok pembebasan dan pejuang kemerdekaan yang berusaha melindungi tanah dan warga Palestina. Negara-negara Barat marah dan mengecam pernyataan Erdogan ini.
Dalam sebuah pidato di hadapan para anggota parlemen dari partainya yang berkuasa pada hari Rabu (25/10/2023), Erdogan mengatakan bahwa ia telah membatalkan rencana untuk mengunjungi Israel. Padahal kunjungan itu sebagai bagian dari kebijakan negaranya untuk menormalkan hubungan dengan negara Yahudi tersebut.
Erdogan menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyalahgunakan niat baik Turki. Dengan meningkatkan nada menentang Israel, Erdogan juga menggambarkan tindakan Israel di Gaza sebagai salah satu serangan paling berdarah, paling menjijikkan, dan paling biadab dalam sejarah.
"Kami tidak memiliki masalah dengan negara Israel, tetapi kami tidak pernah, dan tidak akan pernah, menerima kekejaman yang dilakukan oleh Israel dan fakta bahwa Israel bertindak sebagai sebuah organisasi biadab dan bukan sebagai sebuah negara beradab," katanya.
Pemimpin Turki itu menyerukan gencatan senjata segera, agar bantuan kemanusiaan diizinkan masuk ke Gaza dan pembicaraan untuk pembebasan sandera dimulai. Ia juga menyarankan diadakannya konferensi perdamaian internasional untuk Israel dan Palestina.
"Semua pihak harus menarik jari mereka dari pelatuk, gencatan senjata harus dideklarasikan," katanya.
Wakil Perdana Menteri Italia Matteo Salvini langsung mengecam presiden Turki karena menolak menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, dengan menyebut kelompok tersebut sebagai "pembebas" yang berjuang untuk kemerdekaan, tanah air mereka.
Erdogan dalam pidatonya sebelumnya mengatakan Hamas - entitas yang berkuasa di Gaza - bukanlah organisasi teroris, melainkan kelompok pembebasan yang berjuang melawan penjajahan Israel.
Politisi sayap kanan Italia, Salvini, menggambarkan pernyataan pemimpin Turki itu sebagai "menjijikkan". Ia meminta Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani untuk secara resmi menarik duta besar Turki untuk Italia.