REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyeh, memuji posisi Rusia dan Cina di Dewan Keamanan PBB dan upaya mereka menggagalkan resolusi Amerika yang bias terhadap pendudukan. Dalam sebuah pernyataan, Haniyeh menyampaikan apresiasinya kepada semua negara di dalam dan di luar Dewan Keamanan yang telah menyerukan diakhirinya agresi terhadap rakyat Palestina di Gaza.
"Kami meminta masyarakat internasional untuk memaksa pendudukan (Israel) menghormati aturan hak asasi manusia dan menerapkan hukum internasional dan hukum kemanusiaan internasional ketika berhadapan dengan rakyat kami di Jalur Gaza pada khususnya dan Palestina pada umumnya," ujar Haniyeh, dilaporkan Middle East Monitor, Kamis (26/10/2023).
Rusia dan Cina memveto resolusi AS agar Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan atas pengeboman Israel di Gaza dengan menyerukan penghentian pertempuran guna memungkinkan akses bantuan kemanusiaan dan perlindungan warga sipil, menurut Reuters.
Teks awal AS mengejutkan banyak diplomat karena sikap blak-blakannya yang menyatakan Israel mempunyai hak untuk membela diri dan menuntut Iran berhenti mengekspor senjata ke kelompok perlawanan Palestina. Pernyataan AS tersebut tidak mencakup seruan jeda kemanusiaan untuk akses bantuan.
Namun rancangan resolusi AS yang diajukan ketika pemungutan suara menuntut jeda kemanusiaan di Jalur Gaza. Draf resolusi itu turut mengutuk serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Resolusi usulan AS juga menyerukan Hamas membebaskan seluruh warga Israel dan warga asing lainnya yang mereka sandera di Gaza tanpa syarat apa pun.
Perwakilan Rusia di Dewan Keamanan mengatakan, AS tidak ingin resolusi Dewan Keamanan mempengaruhi operasi Israel. Hal ini secara tidak langsung merupakan lampu hijau dari Dewan agar serangan Israel terus berlanjut.
Sepuluh anggota menyetujui resolusi AS, sementara Uni Emirat Arab menolak, dan Brasil serta Mozambik abstain. Rusia dan Cina diketahui merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
“Draf tersebut tidak mencerminkan seruan terkuat di dunia untuk melakukan gencatan senjata, mengakhiri pertempuran, dan tidak membantu menyelesaikan masalah ini,” kata Duta Besar Cina untuk PBB, Zhang Jun kepada dewan setelah pemungutan suara.
“Pada saat ini, gencatan senjata bukan sekedar istilah diplomatik. Ini berarti nyawa dan kematian banyak warga sipil," ujar Zhang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
