REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengingatkan kebijakan diskriminatif Uni Eropa terhadap komoditas Indonesia pada Menteri Luar Negeri Belanda Hanke Bruins. Bruins berkunjung ke Jakarta untuk pertama kalinya sebagai menteri luar negeri Belanda sejak ditunjuk bulan yang lalu.
"Saya menyampaikan keprihatinan Indonesia terhadap kebijakan diskriminatif Uni Eropa terhadap komoditas Indonesia dan menyampaikan apresiasi Indonesia atas upaya konstruktif Belanda, antara lain melalui program NI-SCOPS dan proyek SustainPalm di Indonesia. Dan proyek ini sangat penting untuk mendorong kerja sama kelapa sawit yang berkelanjutan dengan Indonesia," kata Retno dalam konferensi pers usai pertemuan, Selasa (31/10/2023).
Dalam kesempatan ini Retno mengatakan Belanda adalah mitra dagang terbesar kedua bagi Indonesia di Eropa. Ia mengatakan tahun lalu perdagangan bilateral antar dua negara mencapai rekor tertinggi sebesar 6,23 miliar dolar AS.
"Dan kami memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya menyelesaikan negosiasi Indonesia-EU CEPA sesegera mungkin," kata Retno.
Bruins baru saja dilantik sebagai menteri luar negeri Belanda pada awal September lalu. Setelah menjabat sebagai menteri dalam negeri dan hubungan dengan kerajaan selama satu tahun lebih.
"Ini bukan pertemuan pertama kami, kami bertemu di sela pertemuan Majelis Umum PBB di New York bulan September dan kami baru saja bertemu pekan lalu di sela Debat PBB mengenai Gaza," kata Retno.
"Belanda merupakan salah satu mitra terpenting Indonesia. Saling menghormati dan menguntungkan tertanam dalam hubungan bilateral kami termasuk saling menghormati kedaulatan dan integritas teritorial."
"Tahun ini menandai satu dekade kemitraan komprehensif yang dimulai tahun 2013. Saya senang melihat Kemitraan ini semakin kuat selama satu dekade terakhir yang ditandai dengan meningkatnya kunjungan dan inisiatif tingkat tinggi serta penandatanganan lebih dari 30 perjanjian bilateral," kata Retno.
Ia mengatakan dalam pertemuan ini kedua negara meluncurkan Rencana Aksi Kemitraan Komprehensif untuk tahun 2024-2025. Rencana Aksi ini akan berfungsi sebagai peta jalan bagi kemitraan dan kolaborasi antara kedua negara yang berkelanjutan.
"Saya juga menyambut baik penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Siber a hari ini, yang menandai bidang kerja sama lain dalam isu-isu siber yang sedang berkembang," kata Retno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika