REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB menuntut agar rezim Taliban Afghanistan segera membebaskan dua orang perempuan pegiat hak asasi manusia dari penahanan yang "tidak dapat dibenarkan". Para ahli di PBB mengatakan mereka percaya Neda Parwan, yang telah ditahan sejak ia ditangkap pada 19 September, dan Zholia Parsi, yang ditahan pada 27 September, ditangkap karena menggunakan "hak fundamental mereka untuk terlibat dalam protes damai."
"Kami mendesak pihak berwenang de facto untuk juga membebaskan para pembela hak-hak perempuan dan anggota keluarga mereka tanpa penundaan lebih lanjut, karena tidak ada pembenaran untuk penahanan mereka," kata para ahli seperti dikutip Miami Herald, Selasa (31/10/2023).
Suami Parwan dan anak laki-laki Parsi yang sudah dewasa juga ditahan. Tak satu pun dari keempat orang tersebut yang didakwa, hadir di pengadilan, atau diberi akses ke pengacara. PBB mengatakan mereka semakin khawatir tentang kesejahteraan para wanita yang berafiliasi dengan Gerakan Spontanitas Wanita dan yang digambarkan PBB sebagai "pembela hak asasi manusia."
"Pembebasan Ibu Parwan dan Ibu Parsi serta anggota keluarga mereka dari penahanan adalah hal yang mendesak. Setelah lebih dari satu bulan dalam tahanan, kami semakin khawatir dengan kesehatan fisik dan mental mereka," kata para ahli tersebut.
Para ahli PBB menekankan hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai merupakan inti dari hukum hak asasi manusia internasional, dan memperingatkan bahwa hal tersebut sangat penting untuk dipertahankan. Para ahli menambahkan mengekspresikan perbedaan pendapat dan menggunakan hak yang sah bukanlah alasan untuk menahan orang.
Karena jenis kelaminnya para aktivis hak asasi manusia perempuan menempatkan mereka pada risiko yang lebih tinggi untuk dikucilkan. "Taliban tampaknya terus mengintensifkan pembatasan mereka terhadap ruang sipil, terutama melalui pembungkaman suara perempuan dan anak perempuan, sehingga menciptakan efek yang mengerikan," kata para ahli.
"Kami mendesak pihak berwenang de facto untuk menunjukkan rasa hormat terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan bergerak dan berserikat termasuk hak untuk terlibat dalam protes damai, sesuai dengan kewajiban internasional Afghanistan di bawah instrumen hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Negara."
Pembebasan pegiat pendidikan perempuan Mortaza Behboudi dan Matiullah Wesa disambut sebagai langkah positif. Keduanya ditangkap karena menyuarakan hak-hak anak perempuan untuk bersekolah dan menyerukan kepada pemerintah yang dipimpin Taliban untuk mengakhiri pelarangan terhadap pendidikan perempuan.
Wesa dibebaskan dari penjara pada Jumat (27/19/2923) setelah ditahan selama tujuh bulan, kata Pen Path, kelompok masyarakat sipil kesetaraan pendidikan yang ia dirikan dalam sebuah posting di X. Pengadilan Kabul memerintahkan pembebasan Behboudi setelah membebaskannya dari semua tuduhan pada 18 Oktober setelah lebih dari sembilan bulan dalam tahanan.
Pada bulan September, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mengatakan dalam sebuah pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia PBB di New York bahwa Afghanistan bersalah atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan memperingatkan bahwa hak asasi manusia di negara tersebut berada dalam "keadaan runtuh."
"Pelanggaran hak asasi manusia di negara ini bukanlah hal yang baru: konflik bersenjata selama beberapa dekade berarti bahwa Afghanistan telah mengenal kekerasan dan ketidakadilan selama sebagian besar sejarahnya," kata Turk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika