REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Cucu mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, Lord Soames, mengatakan, pawai pro Palestina pada hari gencatan senjata harus diperbolehkan. Kepolisian Metropolitan Inggris sudah mengonfirmasi mereka mengizinkan pawai tersebut digelar.
"Banyak orang yang tewas dalam perang untuk menuntut kebebasan," kata Soames seperti dikutip dari Telegraph, Kamis (9/11/2023).
Polisi Inggris awalnya meminta panitia aksi pawai menunda kegiatan tersebut dengan alasan dapat memicu aksi balasan dari kelompok ekstrem kanan. Tapi, tidak ada "bukti kuat" untuk melarang pawai tersebut.
Perdana Menteri Inggris Rishi Suna menggambarkan rencana pawai itu "provokatif dan tidak sopan." Ia mengeklaim pawai tersebut menimbulkan risiko Cenotaph dapat dirusak.
"Jauh dari Cenotaph. Digelar pada sore hari dan sebagian besar dari mereka, 90 persen dari orang-orang itu, tidak berada di sana untuk membuat masalah," kata Lord Soames pada LBC.
"Mereka ada di sana untuk mengekspresikan pandangan yang merkea dipegang teguh. Dan saya pikir itu harus dibiarkan berjalan, dan saya pikir akan menjadi kesalahan besar untuk bermain politik dengan itu," katanya.
Lord Soames menambahkan ia tidak setuju dengan deskripsi Suella Braverman tentang demonstrasi pro Palestina sebagai "pawai kebencian."
"Demonstrasi-demonstrasi sebelumnya sudah cukup bagus. Maksud saya, memang ada beberapa penangkapan, tapi dari jumlah orang (yang hadir) saya pikir itu bukan demonstrasi kebencian, dan mengapa Anda mengatakan hal seperti itu?"
"Saya tidak mengerti ini adalah polarisasi, dan kita hidup di negara yang membutuhkan semua non-polarisasi yang bisa didapat," katanya.
Pernyataan ini disampaikan saat tekanan pada Kepolisian Metropolitan untuk melarang protes tersebut semakin meningkat. Sebelumnya Komisaris Polisi Metropolitan Sir Mark Rowley mengatakan "hukum tidak menyediakan mekanisme untuk melarang pertemuan, protes statis".
"Hukum yang dibuat Parlemen sudah jelas. Tidak ada kekuatan absolut untuk melarang protes, oleh karena itu akan ada protes akhir pekan ini.
"Undang-undang tidak menyediakan mekanisme untuk melarang pertemuan statis masyarakat. Ini berisi undang-undang yang memungkinkan kita untuk memberlakukan kondisi untuk mengurangi gangguan dan risiko kekerasan, dan dalam kasus yang paling ekstrem, ketika tidak ada taktik lain yang bisa dilakukan, untuk pawai atau protes yang bergerak dilarang.
"Jika dalam beberapa hari ke depan intelijen berkembang lebih jauh dan kami mencapai ambang batas yang tinggi, ini hanya dilakukan sekali dalam satu dekade di mana kami harus mengatakan kepada Menteri Dalam Negeri kami perlu melarang elemen unjuk rasa, maka tentu saja kami akan melakukannya," katanya.
Sebelum Braverman mengatakan "sama sekali tidak dapat diterima untuk menodai Hari Gencatan Senjata dengan pawai kebencian di London".
Ikuti Whatsapp Channel Republika
