Senin 20 Nov 2023 06:47 WIB

Zelenskyy Sanksi 108 Orang dan 37 Organisasi Rusia

Salah satu yang terkena sanksi adalah kelompok nirlaba Yayasan Anak-Anak Rusia.

Rep: Lintar Satria/ Red: Nidia Zuraya
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Foto: EPA-EFE/OLIVIER MATTHYS
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

REPUBLIKA.CO.ID, LVIV -- Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menjatuhkan sanksi pada 37 kelompok dan 108 individu Rusia, termasuk mantan perdana menteri dan mantan menteri pendidikan. Ia mengatakan langkah ini bertujuan untuk memerangi penculikan anak-anak dari Ukraina dan "teror" Rusia lainnya pada masa perang.

"Kami meningkatkan tekanan dari negara kami ke mereka dan setiap dari mereka harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan," kata Zelenskky dalam pidato malamnya, Sabtu (18/11/2023).

Baca Juga

Hal ini disampaikan setelah Kantor Kepresidenan Ukraina mengeluarkan dekrit terkait dengan tanda tangannya. Zelensky tidak mengaitkan individu atau kelompok tertentu dengan pelanggaran tertentu.

Dekrit tersebut menunjukkan kisaran hukuman 10 tahun terhadap individu dan hukuman lima tahun terhadap kelompok nirlaba, termasuk satu yang dinamai dalam bahasa Inggris sebagai "Yayasan Anak-Anak Rusia."

Dalam pidatonya Zelenskiy mengatakan daftar tersebut termasuk "mereka yang terlibat dalam penculikan dan deportasi anak-anak Ukraina dari wilayah yang diduduki" dan individu-individu yang "dengan berbagai cara membantu teror Rusia terhadap Ukraina."

Beberapa orang yang baru dijatuhi sanksi, termasuk banyak yang berkewarganegaraan Rusia, sebelumnya telah dihukum dengan hukuman terpisah atau serupa. Mereka termasuk Dmytro Tabachnyk, mantan menteri pendidikan dan ilmu pengetahuan yang dicabut kewarganegaraan Ukrainanya pada bulan Februari, dan mantan Perdana Menteri Mykola Azarov.

Bersama mantan Presiden Viktor Yanukovich, Azarov sebelumnya memiliki aset dan properti yang dibekukan di antara hukuman-hukuman lainnya. Kedua orang ini melarikan diri dari Ukraina ke Rusia pada tahun 2014 setelah tindakan keras terhadap protes jalanan yang menewaskan lebih dari 100 demonstran di Kiev.

Individu lain yang dihukum termasuk Sergei Aksyonov, kepala Krimea yang dilantik Rusia, dan Leonid Pasechnik, yang ditunjuk Putin sebagai kepala Luhansk, wilayah Ukraina timur yang dicaplok Rusia pada tahun 2022.

Kelompok-kelompok Rusia yang dijatuhi sanksi termasuk beberapa kelompok yang nama atau situsnya mengindikasikan bahwa mereka bekerja dengan anak-anak.

Salah satu kelompok yang dijatuhi sanksi bernama Kvartal Lui, yang memiliki kesamaan dengan sebuah organisasi dengan situs yang menyatakan pendirinya adalah Komisioner Hak Anak Maria Lvova-Belova, yang juga dijatuhi sanksi Kiev pada Oktober 2022.

Bulan ini Mahkamah Internasional di Den Haag mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Lvova-Belova dan Presiden Vladimir Putin. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dengan mendeportasi anak-anak dari Ukraina.

Daftar baru Zelenskiy juga memberikan sanksi kepada direktur eksekutif Kvartal Lui, Sofia Lvova-Belova. Kakak perempuannya, Maria Lvova-Belova, mengatakan anak-anak dibawa untuk melindungi mereka dari kekerasan dan membantah telah melakukan kejahatan perang.

Kiev mengatakan sekitar 20.000 anak dipindahkan ke Rusia atau wilayah yang dikuasai Rusia tanpa persetujuan dari keluarga atau wali. Menurut Ukraina tindakan ini merupakan kejahatan perang yang memenuhi definisi genosida dalam perjanjian PBB.

Universitas Yale menerbitkan penelitian yang mengatakan lebih dari 2.400 anak berusia antara enam dan 17 tahun juga telah dibawa ke 13 fasilitas di Belarus yang bersekutu dengan Rusia.

Laporan  dari sebuah kelompok yang menerima dana dari Departemen Luar Negeri AS mengatakan pemindahan melintasi wilayah Rusia ke negara tetangganya di bagian barat itu "pada akhirnya dikoordinasikan" antara Putin dan pemimpin Belarusia, Alexander Lukashenko.

Keputusan Zelensky tersebut menguatkan keputusan Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional untuk mengeluarkan sanksi dengan serangkaian hukuman termasuk pemblokiran aset, perdagangan, transit, penyewaan, pemindahan modal, pembelian tanah, dan kegiatan keuangan dan ekonomi lainnya.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement