REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Cina sebagai presiden bergilir Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada November 2023 akan mendorong pertemuan lanjutan DK PBB soal Gaza.
"Cina mengatakan 'kami stand on justice', jadi itu yang kita akan terus follow up dan menurut rencana akan ada pertemuan high level di DK PBB sebelum berakhirnya presidensi Cina," kata Menlu Retno Marsudi, Senin (20/11/2023).
Retno menyampaikan hal tersebut pada sela-sela pertemuan antara Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi dengan utusan OKI dan Liga Arab. Cina adalah anggota Dewan Keamanan PBB dan pada November 2023 mendapat presidensi bergilir di badan PBB tersebut.
Menlu Retno sendiri hadir sebagai salah satu utusan dari negara-negara anggota OKI dan Liga Arab bersama Menlu Palestina Riyad Al-Maliki, Menlu Mesir Sameh Shoukry, Menlu Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, Menlu Cina Wang Yi, Wakil Perdana Menteri yang juga Menlu Yordania Ayman Safadi dan Sekretaris Jenderal OKI Hissein Brahim Taha yang datang ke Beijing.
"Kalau kita lihat resolusi OKI dan Liga Arab intinya ada tiga elemen: pertama, humanity (kemanusiaan); kedua, justice (keadilan); ketiga, peace process (proses perdamaian). Tadi semuanya sepakat bahwa ceasefire (gencatan senjata) adalah yang paling immediately needed (segera diperlukan), intinya itu," ungkap Menlu Retno.
OKI dan Liga Arab, menurut Retno, berharap pula bahwa akan lahir resolusi lain yang lebih tegas dari DK PBB. "Harapan ya ada (resolusi DK PBB)," tambah Menlu Retno.
Sebelumnya, DK PBB sudah mengeluarkan Resolusi 2712 DK PBB yang dikeluarkan pada 15 November 2023 tersebut menyerukan jeda dan koridor kemanusiaan yang mendesak dan diperpanjang di seluruh Jalur Gaza "selama beberapa hari" untuk memungkinkan akses kemanusiaan secara penuh, cepat, aman, serta tanpa hambatan.
Selain itu, DK PBB menyerukan untuk kemungkinan upaya penyelamatan dan pemulihan yang mendesak, termasuk untuk anak-anak yang hilang di balik bangunan yang rusak dan hancur, dan juga evakuasi medis terhadap anak-anak yang sakit atau terluka serta pengasuh mereka.
Resolusi tersebut mendapat dukungan 12 dari 15 anggota dewan. Inggris, Rusia, dan Amerika Serikat memilih abstain.
Resolusi dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) luar biasa OKI di Riyadh, Arab Saudi pada 11 November 2023 yang memberi mandat kepada Arab Saudi, Yordania, Indonesia, Mesir, Qatar, Turki dan Nigeria untuk membantu memulai proses politik guna mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina.
Resolusi tersebut berisi 31 pesan OKI yang bernada kuat dan keras untuk penghentian konflik Israel-Palestina di Gaza.
Selain mengecam kekejian Israel di Gaza, para pemimpin OKI termasuk Presiden RI Joko Widodo, juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak menghasilkan resolusi sehingga kekejaman dapat segera diakhiri, bantuan dapat masuk, dan pentingnya mematuhi hukum internasional.
OKI turut mengecam pemindahan paksa 1,5 juta warga Palestina dari utara ke selatan Gaza, yang menurut Konvensi Jenewa ke-4 merupakan kejahatan perang.
Selanjutnya, OKI pun mendesak DK PBB untuk mengeluarkan resolusi guna mengecam perusakan rumah sakit di Gaza oleh Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika