REPUBLIKA.CO.ID, JOHANNESBURG -- Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) menyerukan negara-negara untuk berhenti mengekspor senjata ke Israel. Hal itu disampaikan ketika dia berpartisipasi dalam pertemuan luar biasa koalisi BRICS untuk membahas konflik Israel-Hamas yang diselenggarakan secara virtual, Selasa (21/11/2023).
Pangeran MBS mengungkapkan, diperlukan upaya kolektif untuk menghentikan kejahatan brutal Israel di Jalur Gaza. Pada kesempatan itu, dia kembali mendesak dan menuntut Israel agar segera menyetop operasi militernya di Gaza.
Selain itu, Pangeran MBS turut menuntut dimulainya proses perdamaian yang serius dan komprehensif untuk pembentukan negara Palestina di sepanjang perbatasan 1967. “Posisi Kerajaan (Saudi) konstan dan tegas; tidak ad acara untuk mencapai keamanan dan stabilitas di Palestina kecuali melalui penerapan keputusan internasional terkait solusi dua negara,” ujarnya, dikutip laman Al Arabiya.
Saat ini koalisi BRICS beranggotakan Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan (Afsel). Namun seusai menggelar KTT ke-15 di Afsel pada Agustus lalu, para pemimpin BRICS sepakat untuk merangkul enam anggota baru. Mereka adalah Arab Saudi, Iran, Uni Emirat Arab (UEA), Mesir, Ethiopia, dan Argentina. Keenam negara tersebut akan resmi menjadi anggota pada Januari 2024.
Pertemuan virtual BRICS untuk membahas konflik Israel-Hamas dipimpin oleh Afsel. Dalam pertemuan itu, Presiden Afsel Cyril Ramaphosa menuduh Israel telah melakukan kejahatan perang dan genosida di Gaza. “Hukuman kolektif terhadap warga sipil Palestina melalui penggunaan kekerasan yang melanggar hukum oleh Israel adalah kejahatan perang. Penolakan yang disengaja terhadap obat-obatan, bahan bakar, makanan, dan air kepada penduduk Gaza sama saja dengan genosida,” kata Ramaphosa.
Sementara itu Presiden Cina Xi Jinping mendesak semua pihak dalam konflik di Gaza untuk segera menerapkan gencatan senjata. Dia pun menyerukan agar semua tahanan sipil dibebaskan guna menghindari jatuhnya lebih banyak korban jiwa dan penderitaan. Selain itu, Xi menekankan pentingnya memastikan jalur bantuan kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan ke Gaza.
Saat pertemuan virtual BRICS diselenggarakan, kelompok Hamas mengumumkan bahwa mereka hampir mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. Qatar berperan sebagai mediator dalam perundingan. “Sekarang, isu ini bergantung pada saudara-saudara di Qatar, mereka akan mengumumkan perjanjian gencatan senjata dengan Israel, termasuk persyaratannya,” ujar anggota biro politik Hamas, Izzat al-Risheq kepada Aljazirah, Selasa (21/11/2023).
Dia mengungkapkan, salah satu poin dalam perjanjian adalah tentang pertukaran sandera dengan tahanan. “Perjanjian yang diharapkan akan mencakup pembebasan sandera perempuan dan anak-anak Israel dengan imbalan pembebasan anak-anak dan perempuan Palestina di penjara-penjara pendudukan (Israel),” ucapnya.
Ketika melancarkan operasi infiltrasi ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu, Hamas diyakini menculik lebih dari 200 warga Israel dan warga asing, kemudian membawa mereka ke Gaza. Menurut perkiraan resmi Israel, Hamas disebut menyandera sekitar 240 orang. Sayap bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam, sempat menyampaikan bahwa mereka menahan sekitar 200-250 orang, termasuk di dalamnya tentara Israel.
Izzat al-Risheq mengatakan, rincian mengenai gencatan senjata akan diumumkan dalam beberapa jam mendatang oleh Qatar. “Setelah perjanjian tersebut diumumkan, hal itu akan dapat diterima oleh kami (Hamas), dan akan mencerminkan tuntutan terpadu dari (kelompok) perlawanan (Hamas),” ucapnya.
Al-Risheq mengungkapkan, sebelum menyampaikan tanggapan Hamas mengenai proposal gencatan senjata dan persyaratannya, Ketua Hamas Ismail Haniyeh akan bertemu dengan pemimpin kelompok Jihad Islam, Ziyad al-Nakhalah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
