REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Polisi Jerman melakukan penggerebekan secara nasional sebagai bagian dari tindakan keras terhadap kelompok dan individu pro-Hamas, pada Kamis (23/11/2023). Kementerian Dalam Negeri mengatakan, operasi tersebut menargetkan anggota dan pendukung Hamas dan Samidoun (Jaringan Solidaritas Tahanan Palestina). Kedua kelompok ini dilarang di Jerman.
Menteri Dalam Negeri, Nancy Faeser mengatakan pemerintah mengambil tindakan terhadap propaganda dan kegiatan penggalangan dana kedua kelompok tersebut. Langkah ini diambil menyusul keputusan pemerintah awal bulan ini yang melarang kedua organisasi itu.
“Dengan pelarangan terhadap Hamas dan Samidoun di Jerman, kami telah mengirimkan sinyal yang jelas bahwa kami tidak akan menoleransi pemuliaan atau dukungan apa pun terhadap teror barbar Hamas terhadap Israel,” kata Faeser dalam sebuah pernyataan, dilaporkan Anadolu Agency.
Pada dini hari, polisi menggerebek 15 properti di lima negara bagian untuk menegakkan larangan dan mengumpulkan bukti mengenai aktivitas Hamas dan Samidoun. Menurut Kementerian Dalam Negeri, Hamas memiliki sekitar 450 anggota di Jerman. Pemerintah menuduh aktivitas mereka sebagian besar terfokus pada propaganda dan penggalangan dana.
“Anggota dan pendukung Hamas di Jerman juga berusaha mempengaruhi wacana politik dan sosial. Tidak ada tindakan kekerasan yang dilakukan Hamas di Jerman hingga saat ini,” kata pernyataan Kementerian Dalam Negeri.
Pemerintah Jerman telah mengambil pendekatan yang lebih keras terhadap kelompok pro-Palestina setelah meningkatnya konflik di Gaza bulan lalu. Pemerintah melarang lebih dari seratus pertemuan dan demonstrasi.
Pihak berwenang Jerman mengklaim bahwa kelompok Samidoun melanggar hukum dengan mengagungkan serangan yang dilakukan oleh Hamas. Samidoun juga menyebarkan pandangan anti-Israel dan antisemit, serta menyangkal hak keberadaan Israel.
Pemerintah mengatakan, Jerman memikul tanggung jawab historis atas keamanan Israel karena masa lalu Nazi dan kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang Yahudi selama Perang Dunia Kedua. Namun para kritikus menuduh pemerintah memberikan dukungan menyeluruh terhadap kebijakan kontroversial Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan menutup mata terhadap kejahatan perang yang dilakukan militer Israel di Gaza.
Pekan lalu, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan melakukan kunjungan singkat ke Jerman di tengah perbedaan pendapat yang mendalam antara kedua sekutu NATO tersebut mengenai perang di Gaza. Erdogan menyebut Israel sebagai negara teror dan menyoroti sekutu Baratnya, termasuk Jerman, yang mendukung pembantaian di Gaza.
Kanselir Jerman Olaf Scholz menggarisbawahi hak Israel untuk membela diri. “Solidaritas kami dengan Israel tidak perlu didiskusikan,” kata Scholz dalam konferensi pers bersama dengan Erdogan.
“Kami tidak berhutang apa pun kepada Israel, jadi kami dapat berbicara dengan bebas,” kata Erdogan, merujuk pada tanggung jawab Jerman dalam peristiwa Holocaust dan bagaimana Berlin dapat mempengaruhi hubungannya dengan Israel.
“Kalau kami terlilit hutang, kami tidak bisa berbicara sebebas itu. Tapi mereka yang terlilit hutang tidak bisa leluasa berbicara,” ujar Erdogan, dilaporkan Aljazirah.
Pemimpin Turki tersebut juga mengecam Israel atas serangan udara dan darat yang tiada henti di Gaza. Erdogan mengatakan, serangan terhadap anak-anak dan rumah sakit tidak tercantum dalam kitab suci Yahudi.
“Menembak rumah sakit atau membunuh anak-anak tidak ada dalam Taurat, Anda tidak bisa melakukannya,” kata Erdogan kepada wartawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika