Jumat 01 Dec 2023 15:03 WIB

Kementerian Keamanan Israel Ambil Jalan Pintas Percepat Izin Senjata Bagi Warga Sipil

Menteri Keamanan Nasional menunjuk kroninya sebagai petugas perizinan senjata.

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Nidia Zuraya
Senjata api (ilustrasi).
Foto: www.freepik.com.
Senjata api (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Kementerian Keamanan Nasional Israel mengambil jalan pintas untuk mengeluarkan izin kepemilikan senjata kepada warga Israel. Kementerian Keamanan Nasional menunjuk orang-orang yang tidak memiliki izin hukum untuk mengeluarkan izin penggunaan senjata bersyarat.

Oang-orang yang ditunjuk sebagai “petugas perizinan sementara” termasuk kroni dan pegawai Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir. Di antara mereka adalah orang-orang yang bekerja di kantor Ben-Gvir, orang-orang yang bekerja di Knesset, dan gadis-gadis yang menjalankan tugas nasional di Kementerian Keamanan Nasional.

Baca Juga

Selama beberapa pekan terakhir, sumber keamanan mengatakan, para petugas ini telah mengeluarkan ratusan, bahkan ribuan izin kepemilikan senjata. Pengambilan sampel secara acak mengungkapkan bahwa beberapa dari izin tersebut dikeluarkan untuk orang-orang yang tidak memenuhi kriteria kepemilikan senjata.

“Perilaku ini adalah resep bencana. Mereka membagikan senjata seperti permen. Izin kepemilikan senjata bukanlah permainan untuk anak-anak. Hampir tidak ada pengawasan di kementerian," kata seorang pejabat senior keamanan, dilaporkan Haaretz.

Izin senjata bersyarat mengharuskan orang untuk menerima sertifikasi dari lapangan tembak sebelum mendapatkan izin sebenarnya. Izin ini adalah titik pemeriksaan utama dalam perjalanan untuk mendapatkan senjata.  Namun, Ben-Gvir telah memudahkan proses mendapatkan izin sejak perang dengan Hamas dimulai. Dalam 53 hari pertama setelah perang meletus, sekitar 255.000 permohonan izin telah diajukan dan sekitar 20.000 disetujui.

Karena banyaknya permohonan, Ben-Gvir meminta departemen perizinan senjata di kementeriannya untuk meningkatkan jumlah pegawai yang berwenang mengeluarkan izin. Petugas perizinan seharusnya memeriksa pemohon, memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan kesehatan mental dan fisik untuk memiliki senjata api, dan memastikan bahwa mereka telah menerima pelatihan yang diperlukan dalam menggunakan senjata api.

Namun, sumber keamanan mengatakan, di antara orang-orang yang diberi wewenang untuk menjadi petugas perizinan sementara adalah penasihat kementerian urusan legislatif, dua sekretaris Ben-Gvir, seorang penasihat Ben-Gvir lainnya, dan pensiunan petugas polisi. Petugas perizinan yang baru dipilih itu mengeluarkan izin senjata bersyarat meskipun pejabat kementerian mengetahui bahwa mereka tidak memiliki izin hukum untuk melakukannya. 

Sumber hukum mengatakan, jika ada yang mengajukan ke pengadilan atas perilaku tersebut, izin yang dikeluarkan panitera tersebut akan batal. Sumber keamanan senior mengatakan, pelatihan yang diterima beberapa petugas perizinan baru ini hanya berlangsung beberapa jam.

“Gadis-gadis Dinas Nasional yang tidak pernah memegang senjata diberi wewenang setelah dua atau tiga jam pelatihan untuk mengeluarkan izin kepemilikan senjata kepada orang-orang. Apakah itu terdengar logis? Ini gila," kata salah satu sumber.

Menanggapi kritik dari penasihat hukum kementerian, dua pekan lalu dibuat keputusan untuk mengadakan pelatihan yang mencakup seminar satu hari penuh. Setelah itu calon pegawai perizinan harus lulus tes.

Kritik tersebut terutama ditujukan kepada kepala departemen perizinan senjata di kementerian, Yisrael Avisar. Menurut sumber tersebut, dia menuruti tuntutan Ben-Gvir dan membiarkan perilaku yang meresahkan ini.

“Pejabat senior kementerian melakukan segala yang mereka bisa untuk menyenangkan Ben-Gvir. Tetapi, senjata bukanlah lelucon. Kementerian telah bangkrut, dan senjata yang dibagikan ini adalah bencana kita berikutnya," kata salah satu sumber keamanan.

Fakta bahwa kroni dan pegawai Ben-Gvir telah menjadi petugas perizinan dapat mengarah pada situasi di mana orang-orang yang dekat dengan menteri dan bironya akan mendapatkan izin. “Dan mendapatkan senjata adalah topik yang sangat sensitif dan tidak boleh dikotori dengan politik dengan cara apa pun, meskipun hanya terlihat saja," ujar sumber kemanan itu.

Pekan lalu, Avisar keluar dari pertemuan Komite Kendali Negara di Knesset mengenai pengawasan proses penerbitan izin kepemilikan senjata. Avisar mengatakan bahwa dia telah diperintahkan oleh Ben-Gvir untuk meninggalkan pertemuan. Perwakilan polisi yang hadir dalam pertemuan tersebut keluar bersama Avisar, meski mereka tidak melapor ke Ben-Gvir, melainkan ke komisaris polisi.

Ketua Komite Pengendalian Negara Mickey Levy (Yesh Atid) mengatakan kepada Avisar bahwa dia akan mengeluarkan surat panggilan pengadilan untuknya. Levy menambahkan bahwa tindakan Avisar memalukan dan menunjukkan penghinaan terhadap parlemen Israel.

Kementerian Keamanan Nasional menyatakan, departemen perizinan senjata telah beroperasi dalam mode krisis sejak awal perang. Jumlah permohonan izin senjata hingga saat ini “setara dengan 20 tahun kerja dengan tingkat staf normal. Oleh karena itu, perlu menempatkan lebih banyak orang. Kementerian menambahkan bahwa semua kegiatan departemen mematuhi undang-undang dan peraturan terkait. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement