Jumat 01 Dec 2023 17:02 WIB

Cina Cari Peta Jalan 'Konkret' untuk Solusi Dua Negara

Spanyol mendukung negara Palestina.

Rep: Amri Amrullah/ Red: Nidia Zuraya
Warga Palestina di hari ketiga gencatan senjata mengunjungi rumah mereka yang hancur akibat pemboman Israel di Jalur Gaza di desa Khuza
Foto: AP Photo/Adel Hana
Warga Palestina di hari ketiga gencatan senjata mengunjungi rumah mereka yang hancur akibat pemboman Israel di Jalur Gaza di desa Khuza

REPUBLIKA.CO.ID,  NEW YORK --- Cina meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada hari Kamis (30/11/2023), untuk merumuskan jadwal dan peta jalan yang "konkrit" untuk solusi dua negara. Langkah Cina ini guna mencapai penyelesaian yang "komprehensif, adil, dan langgeng" atas masalah Palestina.

Usulan tersebut dituangkan dalam sebuah makalah yang menyatakan posisi Cina dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel yang dirilis oleh kementerian luar negeri Cina. Usulan Cina ini, ketika Beijing mengambil alih kepresidenan bergilir Dewan Keamanan untuk bulan November.

Baca Juga

Dewan yang beranggotakan 15 negara ini perlu mengintensifkan mediasi diplomatiknya, meluncurkan kembali solusi dua negara, dan mengadakan konferensi perdamaian internasional yang "lebih berwibawa dan efektif" sesegera mungkin, tulis surat kabar tersebut. 

Laporan tersebut mendesak dewan untuk mengindahkan seruan umum dari komunitas internasional untuk melakukan "gencatan senjata yang komprehensif" untuk menghentikan pertempuran.

Sementara itu, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan Uni Eropa harus mengakui negara Palestina. Karena hal ini akan membantu mengakhiri konflik Israel-Palestina dan "menstabilkan" wilayah tersebut.

"Jelas bahwa kita harus menemukan solusi politik untuk mengakhiri krisis ini dan solusi ini membutuhkan, menurut saya, pengakuan negara Palestina," Perdana Menteri dari partai Sosialis ini mengatakan dalam sebuah wawancara dengan televisi publik Spanyol, TVE.

"Eropa berkepentingan untuk mengatasi masalah ini karena keyakinan moral karena apa yang kita lihat di Gaza tidak dapat diterima", dan juga untuk "tujuan geopolitik - untuk menstabilkan sebuah wilayah", tambahnya.

Ketika ia dilantik untuk masa jabatan baru bulan ini, Sanchez mengatakan bahwa prioritas kebijakan luar negerinya adalah untuk "bekerja di Eropa dan di Spanyol untuk mengakui negara Palestina".

Jika tidak ada konsensus di antara 27 negara anggota Uni Eropa, Sanchez mengatakan bahwa Madrid tidak menutup kemungkinan untuk mengakui negara Palestina secara sepihak. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement