Sabtu 02 Dec 2023 06:46 WIB

Israel Tolak Perpanjang Visa Pejabat PBB yang Bertugas di Palestina

Israel memeriksa satu per satu visa yang dikeluarkan untuk perwakilan PBB.

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Ferry kisihandi
Warga Palestina mengevakuasi mereka yang terluka akibat serangan Israel, di Rafah, Jalur Gaza, Jumat (1/12/2023).
Foto: AP Photo/Hatem Ali
Warga Palestina mengevakuasi mereka yang terluka akibat serangan Israel, di Rafah, Jalur Gaza, Jumat (1/12/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK-- Israel tidak akan memperbarui visa bagi pejabat tinggi bantuan kemanusiaan PBB untuk Jalur Gaza dan Tepi Barat Palestina. Dengan demikian, visa Wakil Koordinator Khusus untuk Proses Perdamaian Timur Tengah dan Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina, Lynn Hastings tidak akan diperpanjang.  

Hastings yang merupakan kelahiran Kanada adalah pejabat veteran PBB. Dia telah menjabat sebagai Wakil Koordinator Khusus untuk Proses Perdamaian Timur Tengah dan Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina selama hampir tiga tahun.

Baca Juga

"Kami telah diberi tahu pihak berwenang Israel bahwa mereka tidak akan memperbarui visa Hastings melewati tanggal jatuh tempo di akhir bulan ini," ujar juru bicara PBB, Stephane Dujarric, Jumat (1/12/2023)

Dujarric mengatakan, staf PBB tidak memperpanjang masa berlaku visa mereka di negara mana pun, namun Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres memiliki kepercayaan penuh pada Hastings.  Dujarric tidak mengatakan apakah posisi Hastings akan digantikan.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel menuduh PBB bersikap bias terhadap serangan pejuang Hamas pada 7 Oktober ke Israel selatan. “Itulah mengapa Israel memeriksa satu per satu visa yang dikeluarkan untuk perwakilan PBB,” kata juru bicara tersebut.

Pada akhir  Oktober, Kementerian Luar Negeri Israel menuduh Hastings gagal bersikap netral dan objektif. Namun PBB menolak tuduhan itu.

"Anda telah melihat beberapa serangan publik di Twitter terhadapnya (Hastings) yang sama sekali tidak dapat diterima.  Serangan langsung terhadap personel PBB, di mana pun di seluruh dunia, tidak dapat diterima dan membahayakan nyawa banyak orang," ujar Dujarric.

Guterres pada Rabu (29/11/2023) memperingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa Jalur Gaza berada di tengah-tengah bencana kemanusiaan yang besar. Sejak serangan 7 Oktober, Israel memfokuskan pembalasannya terhadap Hamas di Gaza.

Israel membombardir Gaza dari udara, melakukan pengepungan dan melancarkan serangan darat. Lebih dari 15 ribu orang dipastikan gugur akibat pengeboman Israel, dan sekitar 40 persen di antaranya anak-anak berusia di bawah 18 tahun. 

Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan, sedikitnya 178 orang gugur sejak jeda kemanusiaan berakhir Jumat pagi dan pertempuran darat serta serangan udara Israel kembali terjadi. Selama gencatan senjata, Hamas membebaskan 80 sandera Israel dengan imbalan 240 tahanan Palestina. 

 

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement