REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Para pemimpin komunitas Muslim dari beberapa negara bagian Amerika Serikat (AS) berjanji untuk menarik dukungan kepada Presiden Joe Biden. Tindakan itu imbas dari penolakan Biden untuk menyerukan gencatan senjata di Gaza.
Partai Demokrat di Michigan telah memperingatkan Gedung Putih bahwa cara Biden menangani perang Israel-Hamas dapat menyebabkan kehilangan cukup dukungan dari komunitas Arab-Amerika. Tindakan ini akan sangat mempengaruhi hasil pemilihan presiden 2024.
Para pemimpin dari Michigan, Minnesota, Arizona, Wisconsin, Florida, Georgia, Nevada, dan Pennsylvania berkumpul di belakang mimbar bertuliskan “Abaikan Biden, gencatan senjata sekarang” di Dearborn, Michigan. Kota ini memiliki jumlah warga Arab Amerika terbesar di AS.
Kementerian Kesehatan di Gaza melaporkan pada Sabtu (2/12/203), jumlah korban terbunuh dalam perang Israel-Hamas menjadi 15.200 jiwa, dengan sekitar dua pertiga dari mereka adalah perempuan dan anak di bawah umur. Meski korban jiwa terus berjatuhan, keengganan Biden untuk menyerukan gencatan senjata telah merusak hubungannya dengan komunitas Muslim Amerika.
“Keluarga dan anak-anak dirugikan oleh dana pajak kami.Apa yang kita saksikan hari ini adalah tragedi demi tragedi," ujar Jaylani Hussein yang berbasis di Minneapolis yang membantu mengatur konferensi tersebut.
Hussein menyatakan, kemarahan di komunitas Arab Amerika sangat luar biasa. "Salah satu hal yang membuat kami semakin marah adalah kenyataan bahwa sebagian besar dari kami sebenarnya memilih Presiden Biden. Saya bahkan pernah mengalami satu kejadian di mana seorang pemimpin agama bertanya kepada saya, ‘Bagaimana cara saya mendapatkan surat suara 2020 agar saya dapat memusnahkannya?” ujarnya.
Michigan, Wisconsin, dan Pennsylvania adalah komponen penting dari negara bagian yang dikembalikan Biden ke suara Demokrat. Wilayah itu membantunya memenangkan Gedung Putih pada 2020.
Menurut Pew Research Center, sekitar 3,45 juta orang Amerika mengidentifikasi diri sebagai Muslim atau 1,1 persen dari populasi AS. Demografi komunitas tersebut cenderung condong ke Partai Demokrat.
Tapi para pemimpin Muslim wilayah itu mengatakan, dukungan masyarakat terhadap Biden telah hilang karena semakin banyak pria, wanita dan anak-anak Palestina yang terbunuh di Gaza. “Kami bukannya tidak berdaya sebagai Muslim Amerika. Kami kuat. Kami tidak hanya punya uang, tetapi kami punya suara sebenarnya. Dan kami akan menggunakan suara itu untuk menyelamatkan bangsa ini dari dirinya sendiri,” kata Hussein pada konferensi tersebut.
Hussein menegaskan, kecaman para pemimpin komunitas Muslim terhadap Biden tidak menunjukkan bahwa mereka akan memberikan dukungan terhadap mantan presiden Donald Trump. Trump merupakan kandidat terdepan dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik.“Kami tidak punya dua pilihan. Kami punya banyak pilihan. Dan itu akan kita laksanakan,” ujarnya.
Juru bicara Gedung Putih Andrew Bates sebelumnya mengatakan, pemerintahan Biden telah mendorong jeda kemanusiaan dalam upaya memasukkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. "Perjuangan melawan racun antisemitisme dan membela hak kedaulatan Israel untuk mempertahankan diri selalu menjadi nilai-nilai inti bagi Presiden Biden," ujarnya.
Tapi Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby menegaskan, AS menyuarakan penentangan atas gagasan penerapan gencatan senjata permanen di Jalur Gaza. Washington hanya mendukung jeda kemanusiaan seperti yang sudah dilakukan Tel Aviv dan Hamas.
"Kami tidak mendukung gencatan senjata permanen. Saat ini, kami mendukung gagasan jeda kemanusiaan," ujar Kirby.
Seperti yang sudah dilakukan Hamas dan Israel sejak 24 November 2023, AS menginginkan agar jeda kemanusiaan di Gaza terus diperpanjang. “Namun pada akhirnya, Israel dan Hamas harus menyetujui parameter perpanjangan perjanjian tersebut. Namun di AS, mereka akan terus menemukan pendukung untuk perpanjangan perjanjian tersebut,” ucap Kirby.
Tapi, Israel telah menarik tim negosiator dari Qatar pada Sabtu (2/12/2023). Hal itu menyusul kebuntuan negosiasi perpanjangan gencatan senjata dengan Hamas yang dimediasi Doha. “Menyusul kebuntuan dalam negosiasi dan atas arahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, David Barnea, kepala Mossad (badan intelijen Israel), memerintahkan timnya di Doha untuk kembali ke Israel,” kata Kantor Perdana Menteri Israel.
Israel dan Hamas gagal memperpanjang gencatan senjata pada Jumat (1/12/2023). Sebelumnya kedua belah pihak tersebut sudah memberlakukan gencatan senjata selama sepekan, sejak 24 November 2023. Selama periode tersebut, Israel dan Hamas melakukan pertukaran sandera di Gaza dengan tahanan Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika