REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Perubahan besar yang diperlukan dalam anggaran nasional Israel pada 2023 dan 2024, termasuk peningkatan tajam dalam target defisit dan belanja pemerintah. Hal ini semata-mata disebabkan oleh peristiwa tak terduga, yaitu perang.
Kini Pemerintah Israel terpaksa meningkatkan belanja militer dan sipil secara signifikan. Kementerian Keuangan Israel memperkirakan dampak perang akan mencapai 190 miliar shekel (51 miliar dolar AS) selama 2023 dan 2024.
Oleh karena itu, Departemen Keuangan kini berencana untuk meningkatkan target defisit pada 2023 menjadi 3,7 persen. Sementara pada 2024 target defisit akan meningkat lebih jauh lagi, menjadi sekitar 5 persen. Defisit sebesar ini akan membebani pemerintah dengan pembayaran bunga yang tinggi sehingga mengurangi pelayanan kepada masyarakat.
Haaretz melaporkan, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencoba mengaitkan proyeksi peningkatan defisit besar-besaran karena perang. Namun, faktanya kemerosotan fiskal Israel juga disebabkan oleh perilaku koalisi pemerintahan yang tidak bertanggung jawab.
Netanyahu dan Smotrich seharusnya mengadopsi pandangan para profesional, yang menyatakan bahwa alih-alih meningkatkan defisit secara tajam, pemotongan yang lebih besar harus dilakukan pada pengeluaran pemerintah lainnya, terutama dana yang dialokasikan dalam perjanjian koalisi. Hal ini akan memungkinkan defisit yang lebih rendah.
Tingginya defisit merupakan akibat langsung dari kegagalan koalisi bahkan sebelum krisis terjadi. Pekan ini, Departemen Keuangan melaporkan, sebelum perang, defisit diperkirakan melonjak menjadi 2,2 persen pada 2024 atau lebih dari dua setengah kali lipat defisit yang diproyeksikan pada tahun ketika anggaran disetujui, yang hanya mencapai 0,8 persen.
Pada Selasa (5/12/2023), pejabat Departemen Keuangan mengatakan di Knesset bahwa kenaikan tajam proyeksi defisit sebagian berasal dari faktor “lokal” yang tidak terkait dengan tren global, seperti laju inflasi dan suku bunga.
Istilah faktor “lokal” adalah kode untuk langkah-langkah yang coba dilakukan oleh koalisi pemerintah sebelum perang. Terutama pergolakan peradilan, yang berupaya melemahkan status Mahkamah Agung, penasihat hukum pemerintah, dan supremasi hukum secara umum.
Setiap lembaga keuangan telah memperingatkan pemerintah bahwa langkah-langkah ini akan mempunyai konsekuensi yang parah, dan berdampak pada kerugian yang spesifik bagi Israel, termasuk nilai tukar mata uang, pasar keuangan dan industri teknologi tinggi. Namun, koalisi terus bergerak cepat dalam melakukan kudeta yudisial.
Seandainya Smotrich dan Netanyahu bertindak lebih bertanggung jawab dan menunjukkan kepedulian yang lebih besar terhadap perekonomian Israel, proyeksi defisit pada 2024 sebelum perang tampaknya akan lebih rendah. Dengan demikian, ketika krisis datang, perekonomian akan lebih siap menghadapinya.
Namun, kini dampak ekonomi akibat perang akan jauh lebih besar dan defisit akan melonjak. Netanyahu dan Smotrich telah membuktikan bahwa mereka tidak bertanggung jawab dalam perekonomian. Mereka harus segera dicopot dari jabatannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
