Kamis 07 Dec 2023 12:52 WIB

AS Tolak Usulan Pembentukan Zona Penyangga di Jalur Gaza

Saat ini Israel tengah mengintensifkan operasi militer dan agresinya di selatan Gaza.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nidia Zuraya
Asap mengepul setelah ledakan di bagian utara Jalur Gaza, terlihat dari Sderot, Israel selatan, Sabtu (2/12/2023).
Foto: EPA-EFE/ATEF SAFADI
Asap mengepul setelah ledakan di bagian utara Jalur Gaza, terlihat dari Sderot, Israel selatan, Sabtu (2/12/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Amerika Serikat (AS) akan menolak usulan tentang pembuatan zona penyangga di Jalur Gaza. Sebab, hal itu bertentangan dengan posisi Washington yang menyatakan bahwa wilayah Gaza tak boleh dikurangi ketika pertempuran terkini antara Hamas dan Israel berakhir.

Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengungkapkan, salah satu prinsip pedoman AS untuk masa depan Gaza adalah penolakan terhadap pengurangan luas wilayah tersebut. “Jadi, jika ada zona penyangga yang diusulkan berada di dalam Gaza, itu merupakan pelanggaran terhadap prinsip tersebut dan merupakan sesuatu yang kami lawan. Jika itu berkaitan dengan sesuatu yang berada di dalam wilayah Israel, saya tidak akan membicarakannya–itu adalah keputusan yang harus diambil oleh Israel,” kata Miller kepada awak media, Rabu (6/12/2023).

Baca Juga

Dia menambahkan, guna menghindari kevakuman keamanan, harus ada periode transisi ketika pertempuran di Gaza usai. Namun, Miller menekankan, hal tersebut harus hanya bersifat sementara. Kendati demikian, dia tak bisa memprediksi berapa lama periode waktu “sementara” tersebut.

Pekan lalu Reuters melaporkan bahwa Israel telah memberi tahu beberapa negara Arab tentang rencana atau keinginan mereka membuat zona penyangga di perbatasan Gaza sisi Palestina. Tujuannya adalah mencegah potensi serangan ke Israel di masa depan ketika perang berakhir. Israel belum secara resmi mengumumkan tentang proposal tersebut.

Saat ini Israel tengah mengintensifkan operasi militer dan agresinya di wilayah selatan Gaza. Ketika pertempuran dengan Hamas masih berlangsung di wilayah utara, lebih dari 1 juta penduduk Gaza mengungsi ke selatan. Kini Israel memerintahkan mereka untuk mengungsi ke daerah kecil di pesisir Gaza bernama al-Mawasi. PBB sudah memperingatkan bahwa gempuran Israel ke selatan Gaza dapat memaksa penduduk Gaza menyeberang ke Rafah bagian Mesir.

Bulan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membantah anggapan bahwa negaranya ingin menduduki kembali Jalur Gaza. AS dan Inggris telah menyuarakan penentangan jika Israel hendak atau memiliki rencana untuk melakukan hal tersebut.

“Kami tidak berusaha untuk memerintah Gaza. Kami tidak berupaya untuk menduduki wilayah tersebut, namun kami berupaya untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi wilayah tersebut dan bagi kami,” kata Netanyahu dalam sebuah wawancara dengan Fox News, 9 November 2023 lalu.

Netanyahu mengungkapkan, untuk menciptakan masa depan lebih baik, Gaza harus didemiliterisasi dan dideradikalisasi terlebih dulu. Setelah itu, wilayah miskin yang telah diblokade selama 16 tahun tersebut bisa dibangun kembali. Netanyahu turut menyangkal anggapan yang menyebut Israel berusaha menggusur atau mengusir penduduk Gaza.

“Kita harus menemukan pemerintahan, pemerintahan sipil yang akan ada di sana (Gaza),” ujar Netanyahu, tanpa menyinggung tentang siapa yang mungkin membentuk pemerintahan tersebut.

Terkait pertempuran yang sedang berlangsung di Gaza, Netanyahu menegaskan dia menolak seruan gencatan senjata. “Gencatan senjata dengan Hamas berarti menyerah,” katanya.

Dia menilai, sejak operasi pertempuran darat diluncurkan pada 27 Oktober 2023 lalu, pasukan Israel di Gaza berkinerja sangat baik. Saat ini mereka pun sudah berhasil mengepung Kota Gaza dan terus merangsek ke wilayah yang menjadi basis Hamas. “Betapa pun lamanya (pertempuran di Gaza), kami akan melakukannya,” ujar Netanyahu. 

sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement