REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Israel mengumumkan keputusan cabut visa residensi Koordinator Kemanusiaan PBB Lynn Hasting. Pengumuman ini diunggah Menteri Luar Negeri Eli Cohen di media sosial X.
"Seseorang yang tidak mengecam pembantaian brutal Hamas yang menewaskan 1.200 orang Israel tapi mengecam Israel, negara demokratis untuk melindungi warganya sendiri, tidak bisa bekerja di PBB dan masuk Israel," kata Cohen dalam unggahan tersebut, Rabu (6/12/2023).
Namun insiden ini hanya peristiwa terbaru dari serangkaian bentrokan antara Israel dan PBB mengenai perang di Gaza. Langkah Israel melawan PBB tidak lazim bagi negara anggota lembaga dunia tersebut.
Pengusiran Hasting diawal pernyataanya pada Senin (5/12/2023) lalu. "Kondisi yang memungkinkan bantuan dikirimkan ke rakyat Gaza tidak ada," katanya.
Pejabat PBB itu juga memperingatkan "bila memungkinkan, bahkan dengan skenario paling buruk akan terjadi, salah satunya operasi kemanusiaan mungkin tidak dapat meresponnya." Ia merujuk pada kembalinya Israel membombardir Gaza setelah gencatan sementara selama satu pekan berakhir dengan kegagalan.
Israel menanggapinya dengan mengusir Hasting dari daerah pendudukan Palestina. Langkah ini menandai kemunduran terbaru dalam hubungan erat Israel dengan PBB. Pada 25 Oktober lalu Duta Besar Israel di PBB Gilad Erdan mengatakan negaranya akan menolak permintaan visa pejabat PBB.
Pernyataan ini disampaikan setelah Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengkritik Israel yang meminta warga Palestina di utara Gaza mengungsi ke selatan. Guterres mengatakan serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu tidak terjadi "begitu saja." Karena selama "56 tahun rakyat Palestina menderita karena penjajahan."
Sebelumnya pada 18 Oktober setelah Israel membom Rumah Sakit Ahli Arab di Gaza, Guterres mendesak adanya gencatan senjata. Ia juga mengecam hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina.
Israel sebut Guterres tak cocok pimpin PBB....
Ikuti Whatsapp Channel Republika