Ahad 10 Dec 2023 21:40 WIB

Perang Terus Berlanjut di Gaza, Sekjen PBB: Otoritas Dewan Keamanan Sangat Diremehkan

Dewan Keamanan PBB gagal mengadopsi rancangan resolusi gencatan senjata di Gaza

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nidia Zuraya
 Sekjen Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Antonio Guterres berbicara dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB di New York, New York , AS, 08 Desember 2023.
Foto: EPA-EFE/JUSTIN LANE
Sekjen Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Antonio Guterres berbicara dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB di New York, New York , AS, 08 Desember 2023.

REPUBLIKA.CO.ID, DOHA – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, resolusi Dewan Keamanan PBB terkait situasi di Jalur Gaza tidak dilaksanakan. Menurutnya, Dewan Keamanan telah diremehkan.

Saat berbicara di Doha Forum, Ahad (10/12/2023), Guterres mengatakan, pascaserangan dan operasi infiltrasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, Gaza telah dibombardir tanpa henti. Namun agresi Israel ke Gaza ditanggapi dengan sikap diam Dewan Keamanan PBB.

Baca Juga

“Setelah lebih dari satu bulan, Dewan (Keamanan) akhirnya mengeluarkan resolusi, dan saya menyambut baik,” ujarnya merujuk pada resolusi 2712 Dewan Keamanan PBB, dikutip Anadolu Agency.

“Penundaan ini menimbulkan dampak buruk, otoritas dan kredibilitas Dewan (Keamanan) sangat diremehkan dan resolusi tidak dilaksanakan,” tambah Guterres.

Guterres menekankan, tidak ada perlindungan efektif terhadap warga sipil di Gaza. “Jumlah korban sipil di Gaza dalam waktu sesingkat ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya,” ujarnya.

Pada Jumat (8/12/2023) lalu, Dewan Keamanan PBB gagal mengadopsi rancangan resolusi yang menuntut penerapan gencatan senjata segera di Gaza. Hal itu karena adanya veto dari AS. Dari 15 negara anggota Dewan Keamanan, sebanyak 13 negara mendukung resolusi yang diajukan Uni Emirat Arab (UEA) tersebut. Sementara AS memilih menentang dan Inggris abstain.

Pada 15 November 2023 lalu, Dewan Keamanan PBB sebenarnya telah mengadopsi resolusi 2712 rancangan Malta. Resolusi itu didukung 12 dari 15 negara anggota Dewan Keamanan. Tiga negara, yakni AS, Inggris, dan Rusia memilih abstain.

Resolusi 2712 menyerukan pentingnya memperpanjang jeda dan koridor kemanusiaan di Gaza selama “jumlah hari yang cukup”. Hal itu guna memungkinkan akses penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan bagi badan-badan serta para mitra PBB dalam menyalurkan bantuan. Resolusi turut menekankan perlunya memastikan bahan bakar diizinkan memasuki Gaza.

Resolusi juga meminta semua pihak tidak merampas layanan dasar dan bantuan yang sangat dibutuhkan bagi penduduk sipil di Gaza. Selain itu, resolusi turut menyerukan evakuasi orang-orang yang sakit dan terluka di Gaza, khususnya anak-anak.

Meski resolusi Dewan Keamanan bersifat mengikat, namun Israel menolaknya. Tel Aviv enggan mematuhi resolusi jeda kemanusiaan di Gaza yang sudah disahkan Dewan Keamanan. “Tidak ada tempat untuk jeda kemanusiaan yang berkepanjangan (di Gaza),” kata Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Israel dalam sebuah pernyataan, dikutip surat kabar Israel, Haaretz, 15 November 2023 lalu.

Israel enggan menerima jeda kemanusiaan panjang di Gaza selama Hamas belum membebaskan para sandera. Ketika melakukan operasi infiltrasi ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu, Hamas diduga menculik lebih dari 240 orang yang terdiri dari warga Israel, warga Israel berkewarganegaraan ganda, dan warga asing.

Saat ini Israel tengah mengintensifkan serangannya ke wilayah selatan Gaza. Sejauh ini jumlah warga Gaza yang terbunuh akibat agresi Israel telah melampaui 17.500 jiwa. Lebih dari 10 ribu di antaranya merupakan perempuan dan anak-anak. Sementara korban luka menembus 48 ribu orang. Angka tersebut dihitung sejak Gaza mulai dibombardir pada 7 Oktober 2023.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement