REPUBLIKA.CO.ID,Beijing (ANTARA) -- Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Wenbin, mengatakan pihaknya mengecam sikap Amerika Serikat (AS), yang menjual senjata ke Taiwan dan menyebut AS melanggar prinsip "Satu Cina".
"Dengan mengumumkan penjualan senjata ke wilayah Taiwan di Cina, AS secara terang-terangan telah melanggar prinsip 'Satu Cina' dan tiga komunike bersama Cina-AS, khususnya Komunike 17 Agustus," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, Cina pada Senin.
Pemerintah AS melalui Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan pada Jumat (15/12/2023) mengumumkan, telah memberi tahu Kongres tentang keputusannya untuk menjual peralatan komunikasi tambahan dan peralatan lainnya guna membantu menangani informasi taktis kepada Taiwan senilai 300 juta dolar AS. AS juga akan memberikan bantuan teknis kepada Taiwan.
"Tindakan ini secara serius melemahkan kedaulatan dan kepentingan keamanan Cina, merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, serta mengirimkan pesan yang salah kepada pihak yang menginginkan 'kemerdekaan Taiwan'. Cina menyesalkan dan sangat menentang hal ini dan telah melakukan protes resmi ke AS," tambah Wang Wenbin.
Wang menegaskan, masalah Taiwan sepenuhnya adalah urusan dalam negeri Cina dan Cina tidak mengizinkan campur tangan pihak asing. "Tidak peduli berapa banyak senjata yang diberikan AS ke wilayah Taiwan, hal itu tidak akan mengubah jalannya reunifikasi Cina, atau melemahkan tekad kuat rakyat Cina dalam menjaga kedaulatan nasional dan kesatuan wilayah," tambah Wang.
Pemerintah Cina, menurut Wang, mendesak AS untuk secara serius menghormati komitmennya terhadap prinsip "satu Cina" dan tidak mendukung "kemerdekaan Taiwan".
"Berhenti mempersenjatai Taiwan dan menyebabkan tren berbahaya, berhenti menciptakan faktor-faktor yang dapat meningkatkan ketegangan di Selat Taiwan, dan berhenti berkomplot dan mendukung kelompok separatis yang berupaya untuk mencapai 'kemerdekaan Taiwan' dengan paksa," ungkap Wang.
Ia menegaskan, Cina akan mengambil tindakan tegas dan tegas untuk menjaga kedaulatan dan kesatuan wilayahnya serta mengambil tindakan balasan terhadap perusahaan terkait yang terlibat dalam penjualan senjata ke Taiwan.
Pemerintah AS menyebut implementasi penjualan senjata akan membutuhkan sekitar 26 personel pemerintah AS untuk memberikan dukungan rekayasa dan teknis. Persenjataan itu dapat meningkatkan kemampuan komando dan kendali pasukan Taiwan serta kapabilitasnya untuk menghadapi ancaman saat ini dan masa depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
