REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- PBB kembali menunda pemungutan suara untuk meningkatkan pengiriman bantuan ke Jalur Gaza satu hari lagi. Para diplomat mengatakan sementara pembicaraan berlanjut negara-negara anggota menghindari veto ketiga Amerika Serikat (AS) atas perang Israel-Hamas.
Anggota dewan keamanan awalnya akan menggelar pemungutan suara resolusi yang dirancang Uni Emirat Arab pada Senin (18/12/2023). Namun, pemungutan suara itu berulang kali ditunda, para diplomat mengatakan Uni Emirat Arab dan AS belum menyepakati bahasa yang merujuk penghentian pertempuran dan proposal untuk mendirikan pengawasan bantuan PBB.
Saat ditanya, apakah kesepakatan sudah hampir tercapai. "Kami mencobanya, kami benar-benar mencobanya," kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield, Selasa (19/12/2023).
Rancangan resolusi itu akan meminta Israel dan Hamas untuk memfasilitasi dan mengizinkan pengiriman bantuan lewat darat, udara dan air ke seluruh Jalur Gaza. Resolusi itu juuga meminta PBB untuk mengawasi pengiriman bantuan ke Palestina.
Diplomat mengatakan AS ingin memperkuat pernyataan "yang menyerukan penangguhan pertempuran darurat untuk mengizinkan akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan, dan mendesak langkah-langkah untuk penghentian pertempuran berkelanjutan.
AS dan Israel menolak gencatan senjata karena mereka yakin hal itu hanya menguntungkan Hamas. Washington mendukung jeda pertempuran untuk melindungi warga sipil dan membuka jalan agar sandera yang ditawan Hamas dapat segera dibebaskan.
Washington biasanya melindungi Israel dari langkah-langkah Dewan Keamanan PBB. AS sudah dua kali memveto aksi Dewan Keamanan sejak serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober lalu.
Israel membalas serangan itu dengan membombardir Gaza lewat udara, memberlakukan pengepungan dan menggelar operasi serangan darat. Hampir 20 ribu warga Palestina tewas akibat serangan Israel.
Pejabat PBB memperingatkan akan adanya bencana kemanusiaan di Gaza yang menyebabkan mayoritas penduduk di wilayah pesisir Palestina yang berjumlah 2,3 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka.
Diplomat mengatakan Washington tidak setuju dengan proposal yang tercantum dalam resolusi Uni Emirat Arab yang meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres membentuk mekanisme pengawasan di Gaza.
“Untuk secara eksklusif memantau semua pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza yang diberikan melalui jalur darat, laut, dan udara lewat negara-negara yang tidak terlibat dalam konflik."
Pengiriman bantuan kemanusiaan dan bahan bakar yang terbatas ke Gaza dikirimkan dari Mesir lewat Rafah. Penyeberangan itu diawasi Israel. Tapi pejabat PBB dan petugas kemanusiaan mengatakan bantuan-bantuan yang dikirimkan dari Rafah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat Gaza.
“Kami percaya perlunya peningkatan besar dalam bantuan kemanusiaan ke Gaza, seperti yang telah kami upayakan untuk dicapai melalui diplomasi kami. Kami terus bekerja secara konstruktif dengan anggota dewan mengenai produk ini," kata juru bicara Misi AS untuk PBB, Nate Evans.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
