REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Para pemimpin Muslim Amerika pada Sabtu waktu setempat menyatakan akan memperluas kampanye yang sudah diluncurkan awal bulan ini yang menentang Presiden Joe Biden. Tentangan tersebut terkait cara penanganan Biden terhadap konflik di Gaza.
Para pemimpin tersebut berniat menjamin kekalahan Biden pada pemilu 2024 mendatang karena penolakannya menyerukan gencatan senjata di Gaza, di mana serangan Israel telah menewaskan lebih dari 21 ribu jiwa. "Biden mengabaikan Muslim Amerika membuat para pemimpin Muslim meninggalkan Biden," ujar penyelenggara kampanye di situs web mereka.
“Idenya di sini adalah kita akan secara aktif berkampanye menentang dan memastikan bahwa dia kalah dalam pemilu 2024,” ujar juru bicara kampanye Hassan Abdel Salam dalam konferensi pers yang mengumumkan rencana nasional tersebut. "Presiden mengkhianati kami karena dia melanggar nilai martabat dan kehidupan."
"Apa gunanya memilih Biden ketika dia tidak memberikan air untuk 2,2 juta penduduk (Gaza)?" sambungnya.
Rencana Sabtu untuk secara aktif berkampanye melawan Biden di seluruh 50 negara bagian AS diumumkan di Chicago, Illinois, pada akhir konvensi nasional yang diselenggarakan oleh Masyarakat Muslim Amerika (MAS) dan Lingkaran Islam Amerika Utara (ICNA). Kampanye #AbandonBiden pertama kali diluncurkan oleh para pemimpin Muslim dari Michigan, Minnesota, Arizona, Wisconsin, Florida, Georgia, Nevada dan Pennsylvania.
Perwakilan Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) Minnesota, Jaylani Hussein, mengatakan organisasi tersebut menuntut Biden bersikap "sensitif dan konsisten" mengenai Gaza. Dalam wawancara dengan Anadolu pada bulan ini, Edward Ahmed Mitchell, wakil direktur eksekutif CAIR mengatakan ada kekecewaan mendalam di antara umat Muslim Amerika atas kebijakan Biden terhadap Israel dan Palestina, terutama pembantaian yang berlangsung di Gaza.
"Sangat jelas bagi setiap orang bahwa (Perdana Menteri Israel) Benjamin Netanyahu bukan tidak sengaja membunuh warga sipil saat menargetkan kelompok teroris. Dia dengan sengaja menargetkan warga sipil," menurut pengacara hak sipil tersebut, dikutip dari Anadolu, Ahad (31/12/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
