REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Utara mengumumkan pemerintah akan membubarkan organisasi yang bertanggung jawab atas pertukaran sipil dengan Korea Selatan, lapor media pemerintah pada Sabtu (13/1/2024). Rencana itu disiarkan ketika Pyongyang menyebut Seoul sebagai "musuh utama" yang harus dilenyapkan sepenuhnya.
Keputusan tersebut dibuat dalam pertemuan "pejabat yang bertanggung jawab atas urusan dengan musuh" pada Jumat (12/1/2024) untuk melaksanakan "peralihan kebijakan" ke Korsel, seperti yang diinstruksikan oleh pemimpin Kim Jong-un dalam pertemuan penting Partai Buruh bulan lalu, menurut Pusat Agensi Berita Korea Utara (KCNA).
Semua organisasi terkait, termasuk Komite Sisi Utara untuk Implementasi Bersama 15 Juni, Markas Besar Aliansi Pan-nasional untuk Reunifikasi Korea Utara, Dewan Konsultatif untuk Rekonsiliasi Nasional dan Dewan untuk Reunifikasi Bangsa Tangun, akan disesuaikan kembali, menurut laporan KCNA.
Pertemuan tersebut juga menyerukan kebijakan reunifikasi baru berdasarkan pandangan bahwa "boneka Korea Selatan" yang hanya mengejar keruntuhan kekuasaan Korea Utara dan penyatuan melalui penyerapan adalah "musuh utama DPRK yang harus dimusnahkan sepenuhnya." DPRK adalah singkatan nama resmi Korea Utara, Republik Rakyat Demokratik Korea.
Langkah baru tersebut terjadi saat Korut meningkatkan provokasi setelah pemimpin Korut Kim mendefinisikan hubungan antar-Korea sebagai hubungan "antara dua negara yang saling bermusuhan". Korea Utara jugamenyerukan peningkatan persiapan untuk "menekan seluruh wilayah Korea Selatan" pada pertemuan partai berkuasa akhir tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
