REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak syarat yang diajukan Hamas untuk mengakhiri perang dan membebaskan para sandera. Syarat itu termasuk penarikan penuh pasukan Israel dan membiarkan Hamas berkuasa di Gaza.
Sementara pesawat-pesawat Israel melanjutkan pengeboman di Kota Khan Younis, selatan Jalur Gaza. Pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan mengatakan pemerintah Israel menolak mengakhiri serangan militernya ke Gaza "artinya tidak ada peluang untuk memulangkan sandera Israel."
"Sebagai imbalan untuk membebaskan sandera kami, Hamas menuntut diakhirinya perang, penarikan pasukan kami dari Gaza, membebaskan semua pembunuh dan pemerkosa dan membiarkan Hamas tetap utuh, saya menolak syarat menyerah pada monster Hamas," kata Netanyahu dalam pernyataanya, Ahad (21/1/2024).
Dalam gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat (AS), Qatar dan Mesir pada akhir November lalu lebih dari 100 dari 240 sandera yang ditawan Hamas dibebaskan. Sebagai gantinya Israel melepaskan 240 orang yang ditahan di penjara-penjara Israel.
Sejak Israel melanggar kesepakatan itu Netanyahu ditekan untuk membebaskan 136 sandera yang masih ditawan di Gaza. Dalam pernyataannya Forum Keluarga Sandera dan Orang Hilang mengatakan Netanyahu "dengan jelas kami tidak akan mengabaikan warga sipil, tentara dan orang-orang yang diculik pada Oktober."
"Kami harus segera menggelar kesepakatan, bila perdana menteri memutuskan untuk mengorbankan sandera, ia harus menunjukkan kepemimpin dan berbagai sikapnya dengan jujur pada rakyat Israel," kata forum tesebut.
Keluarga para sandera pun kini menggelar unjuk rasa di kediaman Netanyahu. "Kami membutuhkan pemerintah harus segera menyelesaikan masalah yang mereka ciptakan dan segera memulangkan para sandera," kata ayah salah satu sandera, Hersh Goldberg-Polin, Jon Polin.
Netanyahu juga mengambil sikap lebih keras mengenai pendirian negara Palestina. "Saya tidak akan mengkompromikan pengendalian penuh Israel pada keamanan di seluruh wilayah barat Sungai Yordan," katanya.
Pada Jumat (19/1/2024) lalu Presiden AS Joe Biden mengatakan, ia berbicara dengan Netanyahu tentang kemungkinan solusi pendirian negara merdeka Palestina. Ia mengatakan solusi yang bisa dilakukan adalah melibatkan pemerintah non-militer.
Pada Sabtu (20/1/2024) Netanyahu menolak pernyataan Biden mengenai pendirian negara Palestina setelah perangnya di Gaza berakhir. Sudah lama AS memegang komitmen solusi dua negara untuk mengakhiri perang Israel-Palestina. Dalam pernyataan Sabtu lalu Netanyahu kembali mengulang penolakannya pada pendirian negara Palestina.
Netanyahu mengatakan ia dengan tegas menentang “tekanan internasional dan internal” untuk mengubah posisi ini dan akan terus melakukannya. “Desakan saya adalah hal yang selama bertahun-tahun menghalangi pembentukan negara Palestina yang akan menimbulkan bahaya nyata bagi Israel,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
