REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/2/2024). Menurut Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, dalam pertemuan ini dibahas tiga isu utama.
Pertama, yakni mengenai masalah perbatasan antarkedua negara. Retno mengatakan, kedua negara berkomitmen menyelesaikan masalah perbatasan baik batas darat dan batas laut. "Karena kedua pemimpin pada saat Juni tahun lalu sudah bersepakat untuk segera menyelesaikannya," kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Selain itu, pertemuan ini juga membahas masalah hak pendidikan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Indonesia, kata Retno, juga menginginkan agar community learning center (CLC) yang sudah ada di Sabah dan Serawak juga dibangun di Semenanjung Malaysia.
"Kita juga mengingatkan kembali kedua pemimpin sudah bersepakat untuk mengadakan special bilateral mechanism yang khusus membahas mengenai masalah pekerja migran. Jadi saya ingatkan perlu agar special bilateral mechanism ini segera berjalan," jelas Menlu Retno.
Isu ketiga yang dibahas yakni terkait kerja sama ekonomi. Retno mengatakan, komitmen kedua negara sangat kuat untuk terus memperkuat kerja sama ekonomi. Selama ini, hubungan perdagangan dan juga investasi Indonesia-Malaysia cukup besar.
"Dan kita juga membahas mengenai bagaimana mengoptimalisasi ekonomi-ekonomi yang ada di perbatasan," kata dia.
Selain membahas isu bilateral, Jokowi dan Menlu Malaysia juga membahas soal ASEAN. Pada tahun depan, Malaysia akan menjadi Ketua ASEAN, setelah Laos. Saat ini, Indonesia-Laos-Malaysia pun tergabung dalam troika untuk membantu menyelesaikan masalah Myanmar.
"Jadi waktu KTT di Jakarta disepakati ada mekanisme baru di dalam ASEAN dalam bentuk troika untuk membahas mengenai bagaimana implementasi 5 point consensus untuk isu Myanmar," jelas Retno.
Menurut Retno, dalam pertemuan ini juga membahas kembali mengenai situasi di Gaza. Retno menegaskan, posisi Indonesia dan Malaysia sama mengenai Gaza. Kedua negara juga memiliki kesamaan posisi mengenai masalah kelapa sawit dan regulasi deforestasi Uni Eropa.
"Dari pihak bapak Presiden komitmen kita untuk terus memperkuat hubungan antara kedua negara cukup kuat, demikian juga dengan bapak Perdana Menteri Malaysia," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
