REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjarahan harta benda rakyat Palestina oleh kelompok entitas Zionis Israel dimulai pada 1948. Tidak hanya membantai, mengusir dan merampas tanah Palestina selama Nakba, tetapi juga menjarah harta bergerak milik rakyat Palestina kala itu. Kacaunya lagi, tentara Israel juga ikut menjarah.
Sejarah Israel, Adam Raz, dalam bukunya berjudul "The Looting of Arab Property in Perang 1948", menjelaskan, barang yang dijarah mencakup barang-barang pribadi, ternak, mesin pertanian, dan segala yang ada di dalam toko dan perpustakaan. Seluruh yang dijarah adalah harta bergerak yang bisa dibawa dengan tas dan mobil.
Penjarahan menyebar dengan cepat di kalangan masyarakat Yahudi, dan juga di berbagai kota di Palestina. Tujuannya mengosongkan negara tersebut dari segala sesuatu yang berhubungan dengan keberadaan Palestina.
Kota pertama di Palestina yang penduduknya menjadi sasaran pencurian dan penjarahan, adalah Tiberias. Pada 19 April 1948, kelompok Zionis menduduki Tiberias dan mengendalikan kota itu sepenuhnya. Dibantu tentara Inggris yang pergi meninggalkan tanah tersebut, untuk kemudian menyerahkannya kepada orang-orang Yahudi.
Di tanah Tiberias itulah, organisasi paramiliter Zionis, Haganah, mengumumkan pembentukan otoritas Israel. Hal ini seolah memberikan legitimasi internasional kepada orang-orang Yahudi untuk menyerang dengan merampok harta benda penduduk Arab di Tiberias. Setelah pengumuman ini, orang-orang Yahudi menghancurkan sekitar 500 rumah di lingkungan Palestina.
Zionis ingin melakukan Yahudisasi pada landmark kota dan mengembangkan koloni “Qaryat Shmuel”, yang didirikan pada tahun 1920. Otoritas Zionis kemudian mendirikan lingkungan pemukiman baru di dataran tinggi barat yang menghadap ke Pemandian Mineral Tiberias.
Menjelang Peristiwa Nakba 1948, jumlah orang Yahudi di Tiberias melebihi lebih dari 6.000 orang. Sementara populasi Arabnya sekitar 5.500 orang. Setelah itu, orang-orang Yahudi menguasai sebagian besar toko-toko yang dimiliki oleh penduduk Palestina, menurut ke Ensiklopedia Palestina.
Sebelum terjadi penjarahan, para pemimpin Zionis yang dipimpin oleh David Ben-Gurion (kemudian menjadi Perdana Menteri Israel pertama), pada Maret 1948 menyetujui Plan Dalet. Ini adalah rencana yang dibuat oleh Haganah di Palestina, yang bertujuan untuk menguasai wilayah seluas mungkin di tanah Palestina.
Mengusir sebanyak mungkin warga Palestina, dan menerapkan kebijakan fait accompli di lapangan kepada semua pihak. Menghancurkan desa-desa, melakukan pembakaran, dan penjarahan harta benda penduduk asli, untuk sepenuhnya melenyapkan ciri-ciri mereka dan menghilangkannya.
Setelah diberlakukannya rencana ini, serangan milisi Zionis terhadap kota-kota besar Palestina dimulai, seperti Yerusalem, Haifa, Jaffa, dan Tiberias. Kampanye pengeboman bahkan menargetkan warga sipil, dan juga pembantaian di desa-desa seperti Deir Yassin.
Sejarawan Israel Ilan Pappé mencatat dalam bukunya "Al-Tathir Al-'Irqi", keyakinan para pemimpin Yahudi pada awal April 1948, tidak hanya pada kemampuan mereka untuk merebut wilayah yang telah diberikan PBB kepada negara Yahudi, tetapi juga untuk membersihkannya.
Mereka mengarahkan perhatiannya ke pusat-pusat kota utama di Palestina, dan pusat-pusat ini diserang secara sistematis. "Sementara para pejabat PBB dan Inggris hanya mengawasi dengan acuh tak acuh dan tidak melakukan apa pun," kata Pappe.
Bukan rahasia lagi bagi siapa pun saat ini bahwa kejahatan yang dilakukan oleh milisi Zionis sebelum, selama dan setelah berdirinya Israel, pada bulan Mei 1948, merupakan proses pembersihan etnis yang sistematis. Termasuk melakukan pembantaian, menghancurkan kota-kota dan desa-desa Palestina, dan menyita harta benda Palestina.
Diperkirakan pada 1948, sekitar 800 ribu dari 1,4 juta orang yang tinggal di wilayah bersejarah Palestina, pindah dan mengungsi dari kota dan desa mereka. Untuk menghindari pembantaian yang dilakukan oleh kelompok Zionis.
Orang-orang Palestina ini diusir dari rumahnya sendiri. Harta benda mereka dirampas. Meski tetap berada dalam wilayah yang kemudian menjadi Israel, dan memperoleh kewarganegaraan negara, Israel tidak pernah mengizinkan mereka kembali ke tanah tersebut dan mengambil harta benda mereka.
Pemimpin Zionis saat itu, David Ben-Gurion pada 24 Juli 1948 pun mengakui, kebanyakan orang Yahudi memang adalah pencuri. "Sudah jelas bagi saya bahwa sebagian besar orang Yahudi adalah pencuri, dan saya mengatakannya dengan sederhana dan sengaja, karena ini adalah kebenaran," kata Ben-Gurion, yang tercatat dalam sebuah dokumen di dalam arsip Barisan Buruh yang mendokumentasikan salah satu pertemuan petinggi Partai Mapai.
Sejarawan Israel Adam Raz mengatakan, dokumen tersebut adalah bukti konklusif tentang perampokan bersenjata terbesar dalam sejarah. Dalam dokumen-dokumen ini, juga tercatat pernyataan Ben-Gurion yang mengungkapkan, tentara Israel di Marj Ben Amer berpartisipasi dalam penjarahan dan penjarahan rakyat mereka.
Sementara itu, Yitzhak Ben Zvi, presiden kedua Israel, dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Ben Gurion, tertulis pengakuan dia ikut serta dalam operasi pencurian dan penjarahan tersebut.
"Orang-orang Yahudi yang terhormat menganggap operasi pencurian sebagai hal yang normal dan diperbolehkan. Pencurian ini sudah menjadi tontonan umum. Semua orang setuju dengan anggapan bahwa pencuri akan menerkam kita. Makhluk hidup yang terbengkalai ibarat belalang di ladang atau kebun buah-buahan," kata Ben Zvi dalam surat itu.
Hal ini membuktikan keterlibatan para pemimpin militer dan politik Israel dalam operasi penjarahan yang dilakukan baik oleh sipil maupun tentara Israel. Semua tahu tapi mereka bersikap diam.
Adam Raz menyebutkan, jumlah tentara yang diadili atas tuduhan kepemilikan harta benda terlantar hanya mencapai 175 tentara. Dia menunjukkan, sebagian besar pemimpin Palmach (pasukan tempur elit Haganah) menganggap penyitaan harta benda secara massal adalah hal yang sah, yang hukumnya secara fundamental berbeda dari penjarahan pribadi. Dikatakan pula bahwa pencurian dan perampokan demi memajukan atau mencapai Zionisme adalah keniscayaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika