REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) kemungkinan mempertemukan lagi petahana Joe Biden dengan Donald Trump pada Pemilihan Presiden 2024 setelah Trump memimpin dalam perburuan mendapatkan tiket calon presiden dari Partai Republik.
Kontes politik memang jauh untuk memastikan tiket calon presiden itu bisa didapatkan Trump. Tetapi Trump saat ini memimpin dengan sepuluh kali lebih kuat ketimbang pesaing terkuatnya, Nikki Haley, yang merupakan mantan gubernur South Carolina dan duta besar AS untuk PBB.
Sampai primary atau pemilihan pendahuluan di Michigan, Trump memimpin dengan 122 delegasi, sedangkan Haley baru mendapatkan 24 delegasi. Bakal calon-bakal calon presiden AS dari Partai Republik lainnya, jauh di bawah Trump dan Haley.
Seorang bakal calon presiden dari Partai Republik membutuhkan minimal 1.215 delegasi untuk bisa dinobatkan sebagai calon presiden dari partai berhaluan konservatif di Amerika Serikat tersebut.
Suara delegasi sebanyak itu mesti didapatkan dari proses yang disebut primary dan kaukus yang kerap diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pemilu pendahuluan. Proses primary dan kaukus itu diperlukan untuk memilih delegasi dalam Konvensi Nasional Partai Republik 2024 guna menentukan calon presiden Amerika Serikat dari partai ini.
Total dari proses ini terdapat 2.429 delegasi. Trump, Haley dan bakal-bakal calon lainnya cuma perlu meraih separuh dari total delegasi itu, atau 1.215 delegasi, untuk bisa dimaklumatkan sebagai calon presiden kubu republiken.
Proses primary dan kaukus sendiri diadakan di 50 negara bagian AS, ditambah daerah khusus ibukota Washington District of Columbia, dan lima teritori AS (Puerto Rico, Kepulauan Virgin, Samoa Amerika, Kepulauan Northern Mariana, dan Guam).
Prosesnya berlangsung dari Januari sampai Juni 2024, sedangkan Konvensi Nasional Republik 2024 diadakan pada Juli di Milwaukee, Wisconsin. Hari pemungutan suara sendiri adalah 5 November 2024.
Proses sama terjadi pada penentuan calon presiden dari Partai Demokrat. Namun karena kali ini proses itu melibatkan petahana, yakni Presiden Joe Biden, maka hampir bisa dipastikan Biden akan dinobatkan kembali sebagai calon presiden. Apalagi sejak 1884 seorang petahana selalu memenangkan perebutan tiket calon presiden.
Proses pemilihan calon presiden di AS cukup panjang. Sebelum mengikuti primary dan kaukus, seorang bakal calon presiden harus terlibat dalam proses debat berjenjang.
Proses pemilihan presiden di AS juga ternyata sangat tak bergantung kepada jajak pendapat. Dengan panjangnya proses pemilihan, maka calon-calon presiden AS dapat melewati proses debat puluhan kali di antara sesama partai sendiri, sebelum dipilih partai sebagai calon presidennya.
Proses sama panjang dan rumit terjadi pada pemilihan kepala daerah (gubernur dan wali kota) dan anggota legislatif. Sehingga para pemimpin politik tak semata ditentukan oleh popularitas.
Meski AS dikenal sebagai negara dengan kultur pop, popularitas dalam kontestasi politik tidak diukur dari popularitas belaka seperti orang mengenali selebritas.
Namun dengan proses yang begitu lama, dan pastinya sangat mahal, mereka mendapatkan calon-calon yang teruji dalam proses yang panjang yang sejak lama sudah dilembagakan di negara itu.
Hasilnya, proses yang lama itu membuat rekam jejak, sepak terjang dan komitmen politik si calon menjadi sangat penting dan terkomunikasikan dengan terang benderang kepada publik.
Partai politik yang menentukan itu semua, dan kemudian diverifikasi oleh jajak pendapat. Semua hal itu membuat pemilih memiliki pengetahuan yang cukup untuk memilih para calon.
Dalam proses pemilihan calon anggota legislatif pun begitu. Para calon anggota legislatif rata-rata menggunakan model kampanye dari pintu ke pintu, untuk mendekati pemilih dan mengkomunikasikan program-programnya jika nanti terpilih sebagai anggota legislatif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
