REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Stasiun televisi Amerika Serikat (AS) NBC News melaporkan pemerintah Presiden Joe Biden mempertimbangkan respon bila Israel mengabaikan peringatan dan melanjutkan rencana invasi militer ke Rafah tanpa perencanaan kredibel untuk melindungi warga sipil. Kota paling selatan Jalur Gaza itu kini menampung satu juta lebih pengungsi Gaza.
Dikutip dari Aljazirah seorang mantan pejabat dan tiga pejabat AS semakin khawatir peringatan Biden akan diabaikan. Pada awal pekan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui rencana serangan ke Rafah.
Pada Sabtu (16/3/2024), NBC News melaporkan kegagalan Israel menyajikan rencana evakuasi warga sipil Rafah ke AS pada 24 Maret mendapat dapat memicu masalah pada dukungan militer dan berpotensi mendorong aliansi AS-Israel ke teritori baru.
Dukungan militer AS pada Israel tanpa syarat meski pemerintah mempertimbangkan menahan atau menunda penjualan sejumlah senjata. Para sekutu dan kritikus Israel memperingatkan Netanyahu tidak menginvasi Rafah karena dikhawatirkan akan menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar.
Namun pemerintah Israel mengklaim wilayah di selatan Gaza tersebut merupakan salah satu benteng pertahanan terakhir Hamas yang telah mereka janjikan untuk dilenyapkan. "Mudah-mudahan, invasi darat ke Rafah hanyalah gertakan sehingga mereka dapat menggunakannya untuk mendapatkan sesuatu dalam negosiasi. Tapi, semua yang Netanyahu katakan akan dia lakukan, dia telah melakukannya, jadi saya berasumsi kemungkinan besar hal ini akan terjadi," kata peneliti Pusat Studi Teluk di Qatar University Luciano Zaccara.
Hamas mengajukan rencana gencatan senjata baru untuk mengakhiri perang Israel di Gaza yang mencakup pembebasan tawanan Israel yang ditukar tahanan Palestina. Sumber-sumber mengatakan proposal ini mengusulkan gencatan senjata tiga tahap, dengan setiap tahap berlangsung selama 42 hari.
Dalam pernyataannya pada Jumat (15/3/2024) malam, kantor Netanyahu mengatakan militer Israel sedang "mempersiapkan operasi dan untuk evakuasi penduduk" Rafah. Namun, pernyataan tersebut tidak memberikan kerangka waktu dan tidak ada bukti langsung dari persiapan ekstra di lapangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika