REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan Gaza sedang menghadapi kelaparan dan gencatan senjata antara Israel dan Hamas harus segera disepakati. Hal ini ia sampaikan usai menandatangani perjanjian kemitraan strategis dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi. "Gaza sedang menghadapi kelaparan dan kami tidak bisa menerima ini," kata von der Leyen, Ahad (17/3/2024).
"Sangat penting untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata secepatnya yang dapat membebaskan sandera dan mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza," tambahnya.
Sisi mengatakan, Mesir dan pemimpin-pemimpin Eropa sepakat untuk menolak operasi militer Israel di Rafah. Kota paling selatan Jalur Gaza yang kini menampung lebih dari satu juta dari 2,3 juta populasi Gaza yang menghindari serangan Israel di daerah lain. "Operasi militer akan melipatgandakan bencana kemanusiaan yang sudah diderita warga sipil di Gaza, di samping dampak dari operasi tersebut untuk melikuidasi perjuangan Palestina, yang sepenuhnya Mesir tolak," kata Sisi.
Pernyataan ini disampaikan setelah pengumuman paket dana dari Uni Eropa untuk Mesir senilai 8,1 miliar dolar AS dan peningkatan hubungan antara kedua belah pihak. Kelompok hak asasi manusia mengkritik paket dana dan peningkatan hubungan tersebut upaya untuk menahan gelombang imigran ke Eropa.
Pada Sabtu (16/3/2024) Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan ia akan melanjutkan rencana operasi militer ke Gaza termasuk ke Rafah. Di rapat kabinet, Netanyahu mengatakan Israel akan menyerang Rafah meski masyarakat internasional sudah mendesak untuk tidak melakukannya.
"Kami akan beroperasi di Rafah, ini akan memakan waktu beberapa pekan dan akan terjadi," kata Netanyahu. Ia tidak mengklarifikasi apakah serangan dilakukan selama beberapa pekan atau dimulai dalam beberapa pekan. Dalam pertemuannya dengan Kanselir Jerman, Olaf Scholz ia mengatakan Israel tidak akan membiarkan warga sipil terjebak di Rafah saat serangan berlangsung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
