REPUBLIKA.CO.ID,MOSKOW -- Presiden Rusia Vladimir Putin bersiap untuk memenangkan rekor kemenangan telak pasca-Soviet dalam pemilu Rusia, sekaligus memperkuat cengkeramannya pada kekuasaan di Negeri Beruang Merah.
Tak lama setelah pemungutan suara terakhir ditutup pada Ahad (17/3/2024) waktu setempat, hasil pemilu awal menunjukkan kesimpulan yang diharapkan semua orang, bahwa Putin akan memperpanjang kekuasaannya yang hampir seperempat abad selama enam tahun lagi.
Menurut Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia, ia memperoleh sekitar 87 persen suara dari sekitar 60 persen daerah pemilihan yang sudah dihitung. Hasilnya berarti Putin, 71 tahun, akan menyalip Josef Stalin dan menjadi pemimpin Rusia yang paling lama menjabat dalam lebih dari 200 tahun.
Berbagai reaksi pun muncul dari pemerintah dan pejabat asing terhadap pemilihan presiden Rusia kali ini. Dikutip dari Reuters, Senin (18/3/2024), beberapa reaksi tersebut, antara lain:
Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih
“Pemilu ini jelas tidak bebas dan adil mengingat Putin telah memenjarakan lawan politik dan mencegah orang lain mencalonkan diri melawannya.”
Presiden Ukraina Volodymyr Zelwnskiyy
“Saat ini, diktator Rusia sedang melakukan simulasi pemilihan umum lagi. Jelas bagi semua orang di dunia bahwa tokoh ini, seperti yang sering terjadi sepanjang sejarah, haus kekuasaan dan melakukan segalanya untuk memerintah selamanya. Tidak ada legitimasi dalam pemilu tiruan ini dan tidak mungkin ada. Orang ini harus diadili di Den Haag. Itu yang harus kita pastikan."
Kementerian Luar Negeri Jerman pada Platform Media Sosial X
"Pemilu semu di Rusia tidak bebas dan tidak adil, hasilnya tidak akan mengejutkan siapa pun. Pemerintahan Putin bersifat otoriter, ia mengandalkan sensor, penindasan, dan kekerasan. "Pemilu" di wilayah pendudukan Ukraina tidak sah dan merupakan pelanggaran lainnya hukum internasional."
Menteri Luar Negeri Inggris, David Cameron
“Pemungutan suara di Rusia telah ditutup, menyusul diadakannya pemilu secara ilegal di wilayah Ukraina, kurangnya pilihan bagi para pemilih, dan tidak adanya pemantauan independen dari OSCE (Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa). Ini bukanlah pemilu yang bebas dan adil.”
Pernyataan Kementerian Luar Negeri Polandia
“Dari tanggal 15-17 Maret 2024, apa yang disebut pemilihan presiden berlangsung di Rusia. Pemungutan suara berlangsung dalam kondisi penindasan ekstrem terhadap masyarakat, sehingga mustahil untuk membuat pilihan yang bebas dan demokratis.”
Ikuti Whatsapp Channel Republika