Kamis 21 Mar 2024 10:25 WIB

Jelang Pemilu, Presiden Korsel Ingatkan Bahaya Disinformasi

Disinformasi bisa mengancam pemilu dan demokrasi.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berbicara saat upacara pembukaan KTT Demokrasi ketiga di Seoul, Korsel, Senin, (18/3/2024).
Foto: Kim Min-hee/Pool Photo via AP
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berbicara saat upacara pembukaan KTT Demokrasi ketiga di Seoul, Korsel, Senin, (18/3/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mengajak negara-negara demokrasi untuk bersama-sama mengatasi disinformasi guna menjamin pemilu yang adil dan mempertahankan landasan demokrasi. “Negara-negara demokrasi yang menganut nilai-nilai universal harus bersatu dan bersama-sama menghadapi disinformasi,” kata Yoon saat memimpin sesi “Teknologi, Pemilu, dan Mis-/Dis-informasi" pada KTT Demokrasi ketiga, di Seoul, Rabu, (20/3/2024). 

Dia mengatakan, 2024 adalah tahun pemilu super, ketika sepertiga penduduk dunia mendatangi tempat-tempat pemungutan suara. Korsel, misalnya, akan menggelar pemilu pada 10 April 2024. Menurut Yoon, disinformasi bisa menghasut orang untuk membuat keputusan yang salah dan mengancam pemilu yang menjadi dasar demokrasi.

Baca Juga

Oleh karena itu, negara-negara demokrasi berkewajiban menjaga landasan demokrasi melalui pemilu yang adil dan jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, kata dia. “Disinformasi ini jelas merupakan provokasi terhadap demokrasi,” katanya, menambahkan.

Dia juga mengatakan, negara-negara demokrasi harus bersama-sama mempersiapkan undang-undang dan sistem untuk menangani disinformasi dengan tegas. Termasuk dalam kasus ketika agen asing berupaya mempengaruhi pemilu negara lain.

Yoon menyerukan, adanya pertukaran teknologi untuk menghadapi kekuatan-kekuatan yang mengeksploitasi kecerdasan buatan (AI) dan teknologi digital untuk menghasilkan disinformasi, serta menciptakan AI dan sistem digital baru untuk menemukan dan menghilangkan kekuatan-kekuatan itu. “Jika disinformasi dan misinformasi yang jahat masih belum bisa dihentikan, kita harus melakukan anti-propaganda yang kuat dan sistematis secara bersama-sama,” kata dia.

Dia juga mengingatkan pentingnya melindungi demokrasi demi generasi mendatang karena saat demokrasi memperluas kebebasan individu dan hak asasi manusia. Demokrasi juga disebutnya menjadi landasan bagi perdamaian dan kemakmuran global.

“Sebagai pemimpin, kita harus menjaga warisan besar yang disebut demokrasi ini dan meneruskannya kepada generasi mendatang,” katanya.

 

 

sumber : Antara, Yonhap
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement