REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Perwakilan Permanen Cina untuk PBB Zhang Jun mengumumkan rancangan resolusi yang diusulkan Amerika Serikat (AS) di Dewan Keamanan memberi lampu hijau untuk pembantaian yang dilakukan di Jalur Gaza. Dalam rapat Dewan Keamanan, Zhang menegaskan gencatan senjata secepatnya merupakan syarat dasar untuk menyelamatkan nyawa.
"Untuk memperluas akses kemanusiaan dan mencegah konflik meluas. Rancangan AS yang hanya berisi syarat awal untuk gencatan senjata, pada dasarnya lampu hijau untuk pembantaian dilanjutkan. Hal ini sama sekali tidak dapat diterima. Rancangan itu jua sangat tidak seimbang di sejumlah aspek lainnya," kata Zhang seperti dikutip dari Middle East Monitor, Sabtu (23/3/2024).
Aljazair, Cina dan Rusia menolak resolusi rancangan yang diusulkan AS. Ketiga negara ini juga Mencegahnya diloloskan di Dewan Keamanan PBB.
Perwakilan Permanen Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya menggambarkan rancangan resolusi AS sangat dipolitisasi. Ia mencatat AS mengabaikan proposal yang diajukan Rusia dan negara-negara lain. Nebenzya mencatat sejumlah negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sudah mengajukan rancangan resolusi alternatif. Ia menambahkan dokumen itu "seimbang dan apolitis."
Nebenzya mengatakan, ia yakin dokumen tersebut dapat diadopsi karena dengan jelas menyerukan gencatan senjata secepatnya dan pembebasan semua sandera tanpa syarat. Dikutip dari Aljazirah meskipun AS mengaku mempromosikan gencatan senjata tapi kritikus menekankan rancangan resolusi yang diusulkan Washington tidak menuntut penghentian perang.
Proposal tersebut mendukung keharusan untuk gencatan senjata secepatnya dan berkelanjutan untuk melindungi warga sipil di semua pihak, berbeda dengan rancangan resolusi sebelumnya yang diveto Washington, yang menuntut gencatan senjata tanpa syarat.
Rancangan resolusi AS juga mengaitkan gencatan senjata dengan perundingan yang sedang berlangsung untuk mengamankan kesepakatan gencatan senjata yang akan membebaskan para tawanan Israel di Gaza. Aljazirah melaporkan rancangan resolusi AS menyebutkan penting adanya gencatan senjata tapi tidak ada tuntutan untuk itu.
Rancangan resolusi itu juga mengaitkan gencatan senjata dengan pembebasan tawanan yang masih ditahan Hamas dan kelompok-kelompok lain di Gaza. Setelah pemungutan suara Jumat (22/3/2024), Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, menuduh Rusia memprioritaskan politik di atas kemajuan dengan menggunakan hak vetonya. Ia menambahkan baik Rusia maupun Cina tidak melakukan sesuatu yang berarti untuk memajukan perdamaian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika