REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN -- Polisi anti huru-hara Yordania memukuli dan menahan puluhan pengunjuk rasa, yang mencoba menggelar aksi di depan Kedutaan Besar Israel di Amman. Lebih dari dua ribu pengunjuk rasa berkumpul pada Selasa (26/3/2024) di hari ketiga demonstrasi, yang diwarnai bentrokan.
Polisi memukul mundur pengunjuk rasa yang hendak masuk ke dalam komplek kedutaan besar Israel dengan tongkat. Kedutaan terletak di distrik kelas atas Rabae di Amman.
Hampir setiap hari pengunjuk rasa menggelar aksi di depan kedutaan Israel yang menjadi titik protes anti-Israel saat kekerasan serangan Israel ke Gaza terus meningkat. Banyak pengunjuk rasa yang meneriakan dukungan pada Hamas.
Pihak berwenang Yordania memperingatkan pengeboman yang dilakukan Israel di Gaza dapat memperkuat popularitas Hamas di Yordania. "Oh Hamas, rakyat Yordania berada di belakang kalian," kata pengunjuk rasa.
Rakyat Yordania yang banyak di antaranya keturunan pengungsi Palestina, marah dengan pengeboman tanpa henti ke Gaza. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan serangan Israel sudah menewaskan 32 ribu orang lebih.
Yordania menyaksikan beberapa luapan kemarahan publik terbesar di wilayah tersebut sejak Israel menyerang Gaza pada bulan Oktober lalu. Pihak berwenang di Yordania memperbolehkan unjuk rasa damai.
Namun mereka tidak akan mentolerir upaya apapun yang dilakukan massa yang berusaha mengeksploitasi kemarahan terhadap Israel untuk menciptakan kekacauan atau mencoba mencapai zona perbatasan daerah pendudukan Tepi Barat.
Bulan lalu, Amnesty International meminta kepada pihak berwenang Yordania berhenti menangkap orang-orang yang mengekspresikan dukungan mereka terhadap warga Palestina di Gaza atau mengkritik kebijakan pemerintah Yordania terhadap Israel.
Banyak demonstran mengecam kelambanan pihak berwenang, dengan mengatakan rekan-rekan mereka di Gaza dibiarkan menghadapi kekuatan militer Israel sendirian. Perjanjian damai Yordania dengan Israel tidak populer di kalangan rakyat Yordania. Banyak yang menilai normalisasi hubungan itu sebagai pengkhianatan terhadap hak-hak warga Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika