REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, memerintahkan pemerintahnya untuk memperkuat koordinasi keamanan maritim untuk menghadapi "berbagai tantangan serius" pada integritas teritorial dan perdamaian. Perintah ini diumumkan di tengah ketegangan dengan Cina semakin memanas.
Perintah yang ditandatangani Senin (24/3/2024) dan diumumkan Ahad (31/3/2024) tidak menyebut Cina. Namun, diumumkan setelah serangkaian konfrontasi maritim bilateral dan saling tuduh di Laut Cina Selatan. Kementerian Luar Negeri Cina belum menanggapi permintaan komentar.
Beijing mengeklaim sebagian besar Laut Cina Selatan yang dilalui perdagangan senilai 3 triliun dolar Amerika Serikat (AS) setiap tahunnya. Klaim Cina tumpang tindih dengan perairan yang juga diklaim Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Pengadilan Arbitrase Permanen pada 2016 mengatakan klaim Cina tidak memiliki basis hukum.
Ketegangan terbaru terjadi akhir pekan lalu ketika Cina menggunakan meriam air untuk mengganggu misi kapal Filipina untuk mengisi ulang pasokan pasukan yang bertugas di kapal perang yang sengaja ditambatkan di terumbu karang Second Thomas Shoal 25 tahun lalu.
"Meskipun terdapat upaya untuk mempromosikan stabilitas dan keamanan di wilayah maritim kami, Filipina terus menghadapi berbagai tantangan serius yang mengancam integritas teritorial, tapi juga kedamaian rakyat Filipina," kata Marcos dalam perintah tersebut.
Pada Kamis (28/3/2024) presiden Filipina itu berjanji menerapkan tindakan balasan terhadap “serangan ilegal, koersif, agresif dan berbahaya” yang dilakukan penjaga pantai Cina. Ia memerintahkan memperluas dan mengatur ulang dewan maritim pemerintah, menambahkan penasihat keamanan nasional, jaksa agung, kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional, dan satuan tugas Laut Cina Selatan.
Dalam perintahnya Marcos Jr memerintahkan perluasan dan pengaturan ulang dewan maritim pemerintah, menambahkan penasihat keamanan nasional, jaksa agung, kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional, dan gugus tugas Laut Cina Selatan. Dalam perintah yang diumumkan Ahad ini tampaknya perluasan tersebut dimaksudkan untuk Angkatan Bersenjata Filipina, bukan hanya angkatan laut.
Dewan Maritim Nasional yang berganti nama menjadi Dewan Maritim Nasional akan menjadi badan pusat untuk merumuskan strategi guna memastikan kerangka kerja yang "terpadu, terkoordinasi, dan efektif" untuk keamanan maritim dan kesadaran domain Filipina. Marcos juga menambah jumlah lembaga yang mendukung dewan ini dari sembilan menjadi 13 lembaga. Termasuk, badan antariksa dan Institut Urusan Maritim dan Hukum Laut Universitas Filipina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
