REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo mengatakan bahwa pemerintah tetap fleksibel mengenai rencana meningkatkan kuota penerimaan sekolah kedokteran tahun depan. Hal ini disampaikan, di tengah pemogokan oleh dokter peserta pelatihan sebagai protes terhadap rencana tersebut.
“Pemerintah mempunyai sikap fleksibel dalam semua masalah, termasuk kuota sekolah kedokteran,” kata Han dalam wawancara dengan Kantor Berita Yonhap di kediamannya di Seoul, Ahad, (7/4/2024).
Ribuan calon dokter di seluruh Korea Selatan telah meninggalkan tempat kerja sejak 20 Februari untuk memprotes rencana peningkatan penerimaan sekolah kedokteran sebanyak 2.000 kursi pada tahun depan. Rencana ini diperkirakan akan mengakibatkan kebuntuan berkepanjangan antara dokter dan pemerintah.
Han menyatakan harapannya untuk mengadakan pembicaraan dengan para dokter dengan sikap yang fleksibel. Bahkan jika para dokter kesulitan untuk mengajukan proposal terpadu kepada pemerintah, sebuah komite kepresidenan dapat dibentuk untuk berdiskusi. “Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengadakan pembicaraan dengan pikiran terbuka,” ujarnya.
Han juga mengungkap upaya pemerintah sedang dilakukan untuk segera membentuk badan konsultasi sosial untuk membahas reformasi medis secara umum. Termasuk, peningkatan penerimaan sekolah kedokteran.
Ia turut menyesalkan adanya pasien darurat yang meninggal setelah gagal menerima perawatan di tengah pemogokan yang sedang berlangsung sembari berjanji untuk memperkuat sistem medis melalui reformasi medis. Kamis (4/4/2024) lalu, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol bertemu dengan salah satu pemimpin dokter peserta pelatihan dan berjanji untuk menghormati posisi mereka mengenai dorongan pemerintah melakukan reformasi medis.
Termasuk rencana untuk meningkatkan kuota sekolah kedokteran sebanyak 2.000 dari saat ini 3.058. Pada pertemuan Yoon dengan Park Dan, Ketua Komite Darurat di Asosiasi Residen Magang Korea, Han mengatakan sangat berarti jika seseorang yang mewakili dokter peserta pelatihan memulai dialog dengan presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika