REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol meminta maaf setelah Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang dipimpinnya, kalah telak dalam pemilihan umum parlemen pekan lalu. "Saya minta maaf karena gagal memperhatikan dan menjunjung tinggi keinginan masyarakat," kata Yoon dalam pertemuan kabinet di Seoul, Selasa, seperti disampaikan seorang pejabat senior kepresidenan.
Permintaan maaf tersebut disampaikan enam hari setelah PPP dikalahkan dalam pemilu 10 April 2024. PPP hanya memenangkan 108 kursi di Majelis Nasional yang beranggotakan 300 orang.
Mengartikan kekalahan pemilu sebagai evaluasi publik terhadap cara dia menjalankan pemerintahan, Yoon menekankan pentingnya komunikasi dengan rakyat. “Kita semua harus dengan rendah hati menerima sentimen masyarakat yang terungkap dalam pemilu,” ujarnya.
Ia berjanji akan lebih banyak berkomunikasi dengan sikap yang lebih rendah hati dan fleksibel, serta menjadi orang pertama yang mendengarkan sentimen publik dengan cermat. Pemilu ini dipandang sebagai keputusan tegas terhadap pemerintahan Yoon selama dua tahun terakhir, dari total lima tahun periode masa jabatan sebagai presiden.
Perdana Menteri Han Duck-soo, Kepala Staf Kepresidenan Lee Kwan-sup dan sebagian besar sekretaris senior kepresidenan telah menawarkan pengunduran diri untuk bertanggung jawab atas kekalahan tersebut. Yoon, presiden pertama sejak demokratisasi Korsel yang bekerja dengan parlemen yang dikuasai oposisi selama lima tahun masa jabatannya, menghadapi semakin banyak seruan untuk mengubah jalannya urusan kenegaraan dan meningkatkan hubungan dengan Majelis Nasional.
“Meskipun dalam dua tahun sejak pelantikan saya, saya hanya memperhatikan rakyat dan mengambil jalan demi kepentingan nasional, saya gagal memenuhi harapan rakyat,” kata Yoon kepada kabinetnya dalam pidato pembukaan yang disiarkan langsung.
“Padahal, saya telah menentukan arah yang benar dalam urusan kenegaraan dan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkannya. Namun, saya yakin saya kurang dalam menciptakan perubahan yang bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya, menambahkan.
Yoon secara khusus mencatat kurangnya kepedulian terhadap warga Korsel yang mengalami kesulitan. Salah satunya, dengan mengatakan meskipun pemerintahan telah melakukan upaya terbaik untuk mengendalikan inflasi, meningkatkan kesehatan fiskal, menambah pasokan perumahan dan melindungi investor saham ritel.
Namun, tak satu pun tindakan tersebut yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat berpenghasilan rendah. “Pada akhirnya, betapa pun benarnya arah kehidupan bernegara dan betapa pun baiknya kebijakan yang kita dorong, jika masyarakat tidak bisa merasakan perubahan yang nyata, maka pemerintah gagal menjalankan perannya,” ujarnya.
“Saya akan mendekatkan diri kepada masyarakat dan menggali lebih dalam penghidupan masyarakat, mendengarkan kesulitan di lapangan, dan lebih aktif mengurus kehidupan masyarakat," lanjut Yoon.
Yoon kemudian berjanji untuk mempercepat penerapan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat sambil mengisi kesenjangan, dengan mengumpulkan opini publik melalui pertemuan-pertemuan di balai kota. Namun, ia mengindikasikan bahwa ia tidak berniat mundur dari rencananya untuk meningkatkan penerimaan mahasiswa baru di sekolah kedokteran.
Sebuah isu yang telah menyebabkan ribuan dokter muda meninggalkan pekerjaan mereka sebagai bentuk protes. Sehingga mengganggu layanan kesehatan di Korsel sejak Februari lalu.
“Saya akan terus mengupayakan tiga reformasi besar di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, dan pensiun, serta reformasi medis, dengan tetap memperhatikan pendapat rasional. Pemerintah harus memenuhi tanggung jawabnya semaksimal mungkin sambil bekerja sama secara erat dan lebih jauh dengan Majelis Nasional," ujar Yoon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika